Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah dalang di balik tidak berdayanya Indonesia dalam menghadapi perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal yang dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS).
Hal itu disampaikan Rocky lewat akun YouTube Rocky Gerung Official berjudul 'Tetap Jokowi yang Harus Disalahkan, Warisannya Bikin Negara Gak Berdaya Hadapi Perang Tarif Trump'pada Minggu, 6 April 2025.
Menurutnya ketidakberdayaan Indonesia dalam menghadapi perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal AS itu tidak terlepas dari lemahnya pemerintah 10 tahun Presiden Jokowi.
"Fundamentalnya sebetulnya lemah dari 10 tahun yang lalu. Siapa yang mesti disalahkan? Ya selalu orang akan pergi kepada Jokowi," ucap Rocky dikutip Suara.com, Senin (7/4/2025).
Buzzer-buzzer Jokowi, kata Rocky, sudah pasti tidak terima dengan analisanya tersebut. Namun Rocky menekankan apa yang terjadi saat ini memang merupakan dampak dari pemerintahan sebelumnya.
"Kan itu yang selalu diolok-olok oleh buzzer-buzzer Jokowi: 'Jokowi lagi Jokowi lagi'. Ya memang begitu cara berpikirnya dungu," ujar Rocky.
Rocky juga membandingkan kondisi Indonesia dengan beberapa negara Asia lainnya. Seperti Singapura, Malaysia, Vietnam dan Korea Selatan yang menurutnya lebih gagah dalam menghadapi perang dagang dan kebijakan tarif resiprokal AS.
"Jadi kemampuan kita untuk melihat politik di dalam keadaan turbulensi ekonomi memungkinkan kita mengevaluasi kembali mengapa Indonesia terjebak atau tidak bisa segagah Vietnam atau Malaysia Singapura yang langsung pergi ke Amerika atau Korea yang memang diproteksi oleh Amerika," ungkapnya.
Persoalan ini, kata Rocky, pasti akan menjadi pembicaraan hangat di ruang publik.
"Semua itu pasti ada dalam pembicaraan publik hari-hari," katanya.
Perang Tarif
Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengumumkan rencana kenaikan tarif sedikitnya 10 persen terhadap berbagai barang impor dari banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada Rabu (2/4/2025).
Berdasarkan data yang dirilis, Indonesia berada di urutan kedelapan dalam daftar negara-negara yang berpotensi terkena dampak kenaikan tarif AS, dengan besaran mencapai 32 persen.
Kebijakan ini juga menyasar sekitar 60 negara lainnya yang dianggap memberlakukan tarif yang lebih tinggi terhadap produk-produk AS (tarif timbal balik).
Presiden Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif resiprokal ini bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri AS. Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS selama ini telah 'dirugikan' oleh praktik perdagangan yang dianggap tidak adil oleh banyak negara mitra dagangnya.
TERPOPULER
