Dalam KUHP Nasional, lanjut Yusril, mengambil jalan tengah antara berbagai pendekatan.
“Pidana mati dikenal dalam Hukum Pidana Islam, hukum pidana adat, maupun dalam KUHP warisan Belanda,” kata Yusril.
Sebabnya, dalam KUHP Nasional hukuman pidana mati tidak dihapuskan. Hukuman pidana mati juga sebagai upaya terakhir dalam pelaksanaan penegakan hukum namun harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Yusril juga menyinggung soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto dengan 6 pimpinan redaksi media nasional
Prabowo, lanjut Yusril, saat itu menegaskan jika tidak setuju terhadap penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Ia berpendapat bahwa hukuman mati tidak memberikan ruang koreksi apabila terjadi kesalahan dalam proses hukum.
Prabowo menyatakan bahwa meskipun keyakinan atas kesalahan seseorang mencapai 99,9 persen, masih ada kemungkinan individu tersebut menjadi korban atau dijebak.
Sebabnya, hukuman mati yang bersifat final tidak memungkinkan perbaikan atas kesalahan tersebut. Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara oleh koruptor dan mendukung penyitaan aset-aset hasil korupsi sebagai langkah yang wajar dalam memberantas korupsi.
Namun, kata Yusril, Prabowo juga mengingatkan agar aspek keadilan diperhatikan, sehingga anak dan keluarga koruptor tidak ikut menderita akibat penyitaan harta tersebut.
Baca Juga: Jaksa Agung Sebut Hukuman Mati untuk Tersangka Korupsi Pertamina, Pakar Hukum: Harus Dikawal!
Prabowo menyatakan bahwa dosa orang tua tidak seharusnya menjadi beban bagi anak-anak mereka.
