Infografis
Suara.com - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah meminta semua pihak tak buru-buru menyimpulkan adanya serangan siber dalam pemeliharaan sistem Bank DKI yang berujung peniadaan sementara fitur transfer antar bank dan QRIS. Meskipun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengakui adanya kebocoran dana dalam kasus ini.
Menurutnya, perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait hal ini. Ia pun mendorong Pramono untuk membentuk tim khusus untuk menginvestigasi persoalan ini agar tak terulang lagi kemudian hari.
Trubus mengakui, memang persoalan tidak bisa dianggap remeh. Sebab, Bank DKI selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta bidang perbankan memiliki tanggung jawab pada nasabah yang tidak sedikit jumlahnya.
"Jadi harus secepatnya mengantisipasi, artinya melakukan semacam investigasi gitu apakah di situ ada unsur kesengajaan seperti serangan siber," ujar Trubus kepada wartawan, Kamis (10/4/2025).
Di satu sisi, ia menyebut keamanan dana nasabah merupakan prioritas dari masalah ini. Harus dipastikan tak ada dana nasabah yang jadi korban dari kebocoran dana tersebut.
“Gubernur Pramono pun telah memberikan kepastian bahwa Bank DKI telah menjamin dana nasabah tetap aman” ucap Trubus.
Mengenai serangan siber, Trubus menyebut hanya aparat hukum yang bisa menyimpulkannya. Sebelum ada penjelasan resmi soal itu, semua pihak tak boleh berspekulasi terlalu jauh.
"Karena ini kan sistem IT. Jadi kalau ada kesengajaan Nah nanti tinggal ini ada entry point aparatur penegak hukum untuk menginvestigasi. Karena kalau ini kan Kalau memang itu ada unsur kesengajaan sudah termasuk perbuatan melawan hukum," kata Trubus.
Selain itu, Trubus juga meminta tak ada pihak yang memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan lainnya. Penyelesaian layanan publik harus jadi prioritas agar keresahan masyarakat bisa dihilangkan.
Baca Juga: MUI Minta Prabowo Belajar Lagi Sejarah Zionis Israel: Jangan Tertipu Mulut Manis Mereka!
Bank DKI juga dimintanya segera memulihkan sejumlah layanan yang mengalami gangguan.
