REGIONAL:
Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat ada dibangun empat unit di Sumatera Utara.
Sekolah rakyat dipastikan bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasinya berada di Gedung UIN Sumatera Utara (UINSU), dua sentra milik Kementerian Sosial, dan satu gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Saat lakukan kunjungan langsung ke lokasi ditemani Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gus Ipul memastikan kalau seluruh gedung di empat lokasi itu sudah layak pakai.
"Kami dengan Pak Gubernur hari ini melihat secara langsung, dan kita tahu ini sebenarnya sangat layak untuk dimulainya Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam keterangannya dari Gedung UINSU, Jumat (11/4/2025).
Ia menuturkan gedung UINSU merupakan satu dari empat titik yang rencananya tahun ini sudah bisa memulai Sekolah Rakyat. Gedung tersebut hanya memerlukan sedikit renovasi dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Nanti akan kita coba hitung melalui Kementerian PU," imbuh Gus Ipul.
Terkait jenjang pendidikan untuk setiap sekolah, Kementerian Sosial bersama Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Tebing Tinggi masih akan membahas lebih lanjut. Begitu juga dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.
"Yang juga penting secara simultan harus kita siapkan proses rekrutmen siswa, guru, dan hal-hal lain yang diperlukan," ujarnya.
Selain renovasi, Gus Ipul juga menilai gedung UINSU juga memerlukan perluasan lahan. Sehingga, sesuai arahan Presiden Prabowo, bisa menampung sampai 1.000 siswa. Untuk saat ini diperkirakan fasilitas yang ada hanya mampu menampung dua kelas.
Berdasarkan informasi dari Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, gedung UINSU baru memiliki lahan seluas 2,3 hektare. Pemda menyanggupi untuk memperluas lahan hingga 5 hektare.
"Tadi Pak Wali Kota Insya Allah akan mencoba sekuat tenaga bersama DPRD di sini melakukan upaya-upaya memperluas lahan," ujar Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kalau daerahnya mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Namun tidak bisa semuanya direalisasikan tahun ini karena terkendala syarat lahan.
"Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua," kata Bobby.
Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan adanya Sekilah Rakyat harus bisa menyediakan aset lahan maupun bangunan dengan luas minimal lima hektare.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.
"Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Pemda kata Gus Ipul, bisa hanya menyediakan lahan kosong maupun aset bangunan yang bisa digunakan menjadi Sekolah Rakyat.
Gus Ipul menyampaikan, pembangunan gedung maupun renovasi bangunan bisa diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dia menuturkan kalau standar gedung Sekokah Rakyat akan dibuat serupa di seluruh daerah
"Dibuat oleh PU nanti prototipenya, jadi nanti kembar modelnya itu seluruh Indonesia," ujarnya.
Hingga saat ini, sudah ada sekitar 200 Pemda yang mengajukan usulan pembuatan Sekolah Rakyat. Akan tetapi dari jumlah tersebut baru ada 53 lokasi yang dipastikan gedungnya telah siap dioperasikan menjadi Sekolah Rakyat mulai tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang.
Gus Ipul menambahkan, Kementerian PU telah selesai melakukan survei di 45 lokasi lainnya pada tahap pertama. Kemudian pada tahap kedua tengah dilakukan survei di 8 lokasi lainnya. Setelah itu, direncanakan masih ada lebih dari 80 lokasi yang sudah diusulkan untuk disurvei.
Salah satu Pemda yang telah mengajukan pengadaan Sekolah Rakyat itu ialah Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat.
TERPOPULER
