Puncak Haji 2025: Kemenag Siapkan Mitigasi Risiko di Armuzna Demi Kepuasan Jemaah

Suara.com - Inspektorat Jenderal (Itjen) menyerahkan laporan hasil identifikasi risiko dan mitigasi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Penyerahan laporan ini berlangsung di Masjid Istiqlal, Jakarta, sebagai langkah antisipatif menghadapi puncak penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

Plt Inspektur Jenderal Kemenag, Faisal Ali Hasyim, menyatakan bahwa penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung jawab dalam mengawal penyelenggaraan haji.

"Mitigasi risiko layanan Armuzna ini kami siapkan sebagai langkah preventif terhadap potensi masalah yang dapat menghambat kelancaran ibadah jemaah," jelas Faisal.

Ia menambahkan bahwa pengawasan haji tahun ini dilakukan berbasis risiko, dengan tujuan akhir meningkatkan kepuasan jemaah haji Indonesia.

"Ukuran sukses haji tetap merujuk pada Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang diukur oleh BPS. Maka pengawasan kami pun diarahkan untuk memberi dampak pada meningkatnya kepuasan tersebut," ujarnya.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memberikan apresiasi tinggi atas kerja keras Itjen dalam menyusun peta risiko dan langkah mitigasi secara komprehensif.

"Saya menyambut baik laporan ini. Kerja Itjen dalam memetakan mulai dari risiko, penyebab, dampak, hingga mitigasinya adalah bentuk kesiapan yang luar biasa. Ini akan menjadi acuan penting dalam menyukseskan puncak layanan haji," ujar Menag.

Ia menegaskan bahwa potensi risiko dalam puncak haji tidak boleh dianggap remeh, dan seluruhnya harus dimitigasi dengan baik agar tidak terjadi, atau jika terjadi, tidak menimbulkan dampak yang signifikan.

"Apalagi menyangkut pelaksanaan murur, ini bagian penting dalam optimalisasi layanan jemaah haji. Maka perhatian terhadap kaidah syariah juga harus menjadi prioritas," tegas Menag Nasaruddin.

Penyerahan laporan ini turut disaksikan oleh Inspektur I Itjen Kemenag serta Koordinator Staf Khusus Menteri Agama, menandai komitmen bersama dalam menghadirkan layanan haji yang berkualitas, aman, dan berintegritas.

Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenag dalam meningkatkan kualitas layanan haji secara menyeluruh.

Sebelumnya, Kemenag juga telah melakukan finalisasi draf kerja sama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan layanan pengawasan melalui dokumen perjalanan jemaah, meliputi pemberangkatan hingga pemulangan dari negara tujuan.

Hal ini menunjukkan sinergi antarinstansi dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji.

Peningkatan Kepuasan Jemaah

Kemenag terus berupaya meningkatkan kepuasan jemaah haji Indonesia. Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan haji adalah Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko, diharapkan layanan haji tahun ini dapat memberikan pengalaman ibadah yang lebih baik bagi jemaah.

Langkah-langkah mitigasi yang disusun oleh Itjen Kemenag mencakup identifikasi risiko, penyebab, dampak, dan strategi penanganan di setiap titik layanan utama, khususnya di Armuzna.

Sebelumnya, Faisal Ali Hasyim menegaskan kesiapan Kemenag dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446H/2025M.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara 'Media Gathering bertajuk Buka Puasa Bersama dan Ngobrol Penuh Inspirasi bersama insan pewarta di Kantor Itjen Kemenag, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (11/3/2025) sore.

Faisal menyatakan, penyelenggaraan haji merupakan 'gawe akbar' Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenag.

"Kesuksesan penyelenggaraan haji juga bagian dari target Program Asta Prioritas Kemenag 2025-2029. Karena itu, penyelenggaraannya harus dipastikan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi para jemaah," ujarnya.

Faisal menjelaskan, Kemenag telah melakukan pendampingan intensif terhadap penyediaan layanan haji di Arab Saudi, mulai dari katering, akomodasi, transportasi, hingga Armuzna.

"Pengawasan kami berfokus pada risiko yang mengancam kegagalan penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun ini, kami fokus mengawal layanan mulai dari pengisian kuota, reviu penggabungan mahram, hingga pendampingan lansia dan disabilitas," katanya.

Tak hanya di luar negeri, pengawasan juga dilakukan sejak proses di dalam negeri. Misalnya, penyediaan fasilitas dan layanan di asrama haji embarkasi.

"Layanan di dalam negeri, seperti di asrama haji embarkasi, sangat menentukan kepuasan jemaah. Itu adalah pintu masuk sebelum jemaah menerima layanan di Arab Saudi. Jadi, kami akan mendorong agar jemaah mendapatkan layanan terbaik," lanjut Faisal.