Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Soedison Tandra, menyayangkan adanya penetapan 3 hakim sebagai tersangka oleh Kejagung. Adapun ketiga hakim itu diduga terlibat tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Sebelumnya Kejagung lebih dulu menetapkan mantan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) M Arif Nuryanta yang saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) sebagai tersangka.
"Kita terus terang sangat menyayangkan yah, walaupun kita tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," kata Soedison kepada wartawan, Senin (14/4/2025).
Menurutnya, bukan perkara yang mudah bagi Kejagung dalam menetapkan para tersangka tersebut.
"Pasti mereka mempunyai bukti yang akurat. Di dalamnya juga ada oknum pengacara yang ditangkap juga kan," katanya.
Atas dasar itu, ia pun mendesak agar Kejagung menindak secara tegas oknum-oknum hakim nakal tersebut.
"Nah, tentu kami sangat menyayangkan dan terus terang, kita menaruh perhatian dan meminta kepada kejaksaan agung untuk menindak tegas ini, oknum-oknum nakal ini, hakim-hakim nakal ini," pungkasnya.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung kembali menetapkan 3 tersangka kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.
Adapun ketiga orang tersangka kali ini yakni Djumyanto selaku Ketua Majelis Hakim yang saat itu memimpin jalannya persidangan. Kemudian, dua orang majelis hakim yakni Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.
Baca Juga: Kejagung Akan Jemput Paksa Hakim Djumyanto Terkait Suap Perkara Ekspor CPO
Tiga Hakim Tersangka
