Sri Mulyani Ungkap Pemicu Dosen ASN Demo Soal Tukin: Nominalnya Lebih Tinggi dari Tunjangan Profesi

Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan penyebab adanya protes dosen ASN terkait tunjangan kinerja (tukin).

Sri Mulyani mengatakan, alasan sebenarnya terjadi demonstrasi para dosen PTN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek) itu karena adanya perbedaan mencolok antara nominal yang diberikan antara tunjangan profesi dengan tukin.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada perbedaan jenis tunjangan pada setiap dosen, disesuaikan dengan status kampusnya. Misalnya, PTN Berbadan Hukum (BH), seperti UI, UGM, ITB, dosen ASN di sana mendapatkan remunerasi ditambah tunjangan profesi.

Sementara itu PTN Badan Layanan Umum (BLU) mendapatkan tunjangan profesi dan tidak semuanya mendapatkan remunerasi. Kemudian, ada dosen ASN di PTN yang menjadi bagian dari satuan kerja. Kelompok tersebut yang beberapa waktu lalu melakukan protes hingga lakukan demonstrasi.

"Kenapa protes? karena mereka hanya mendapatkan tunjangan profesi, tidak mendapatkan tukin," jelas Sri Mulyani saat konferensi pers di kantor Kementerian Diktisaintek, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Di sisi lain, nilai tukin untuk dosen ASN Diktisaintek juga terus meningkat sesuai indikator penilaian kinerja dari Kementerian PANRB. Sri Mulyani mencontohkan dosen yang juga Guru Besar pendapatan tukinnya setara dengan pejabat eselon II yakni besarannya mencapai Rp 19,28 juta.

Sementara itu, dosen yang bukan guru besar hanya mendapatkan tunjangan profesi, bagi mereka yang sudah bersertifikat.

"Hari ini jadinya muncul guru besar di PTN Satker, dia tunjangan profesi Rp 6,7 juta, sementara guru besar yang setara yang struktur, itu berarti eselon II di satker Rp 19,28 juta. Ini para dosen resah, kalau gitu enakan dapat tukin daripada tunjangan profesi, ini yang men-trigger berbagai demo. Dosen-dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek tidak mendapatkan tukin, tetapi mendapatkan tunjangan profesi," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan bahwa pada tahun 2013, tukin tidak diberikan pada pejabat fungsional dosen. Mereka hanya diberikan tunjangan profesi. Pada 2016, Dikti dipindahkan ke Kemendikbud. Saat itu, kembali ditegaskan tukin tidak diberikan untuk pejabat fungsional dosen.

Namun, pada 2018, Dikti bergabung dengan Kemeristekdikti. Tukinnya dinaikkan dan kebijakan masih sama, dosen tidak diberikan tukin, hanya tunjangan profesi. Lalu pada 2019, Dikti kembali ke Kemendikbud dan kebijakan tukin untuk dosen sebenarnya tidak berubah.

"Dia (dosen) tidak pernah di-treat sebagai ASN non-dosen yang tadi mendapatkan tukin sesuai assesment PANRB," ungkap Sri Mulyani.

Akan tetapi pada Perpres No. 136 Tahun 2018, tidak ada pengaturan tukin untuk pejabat fungsional dosen. Akibatnya, struktur penghasilan dosen Kemendikbud berbeda dengan dosen di K/L lain yang menerima tukin.

Cair Juli

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Diktisaintek) cair pada pertengahan tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebanyak Rp2,66 triliun untuk dibayarkan kepada 31.066 dosen.

Sri Mulyani menjelaskan besaran tukin diperoleh dari selisih nilai tukin pada kelas jabatan dengan nilai tunjangan profesi sesuai jenjang.