Waka DPR Pastikan Pembahasan Revisi KUHAP Tidak Ngebut Seperti RUU TNI: Nggak Mungkin Secepat Itu

Suara.com - Wakil Ketua DPR Adies Kadir menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP akan dilakukan secara transparan dan tak akan dilakukan secara terburu-buru.

Bahkan, ia menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHAP tidak akan seperti yang terjadi pada RUU TNI.

"Saya rasa tidak terlalu lama tapi juga tidak akan terburu-buru," kata Adies di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Ia mengatakan, kekinian Komisi III baru sebatas mengundang sejumlah pihak untuk didengarkan masukannya dalam pembahasan RUU KUHAP.

"Ini kan memang tidak terburu-buru. Ini kan agendanya, kebetulan saya di Komisi III. Saya melihat agendanya itu kan masih mendengarkan masukan-masukan semua. Kan kemarin juga ada pertemuan rapat dengar pendapat di luar masa sidang kan. Itu juga kan mendengarkan pendapat dari seluruh masyarakat," katanya.

"Jadi saya pikir tidak terburu-buru. Memang untuk ini kan kita betul-betul mendengarkan semua. Apalagi ini kan hukum acara daripada kita undang-undang hukum pidana," sambungnya.

Ia menegaskan, apabila KUHAP harus sinkron dengan KUHP. Untuk itu, kata dia, pembahasan akan dilakukan secara teliti.

"Kemudian juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di negara kita, berdasarkan asas Pancasila. Kemudian juga sesuai dengan adat budaya dan lain sebagainya. Indonesia kan bermacam-macam pada adat budaya, dari Sabang sampai Merauke, Bhineka Tunggal Ika. Dan semua kan juga harus didengarkan pendapatnya," ujarnya.

Saat disinggung apakah RUU KUHAP pembahasannya akan sama seperti RUU TNI yang dilakukan di sebuah hotel secara tertutup, Adies menjawab rapat di hotel adalah bagian dari konsinyering.

"Kalau rapat-rapat itu kadang-kadang ada yang namanya kan konsinering. Ada rapat di hotel. Tapi setiap pengambilan keputusan kan tetap di sini," katanya.

Berbeda dengan RUU TNI

Apalagi, kata dia, pembahasan KUHAP akan berbeda dari RUU TNI karena pasal yang dibahas ada banyak.

"Nah jadi saya rasa kita lihat dulu nanti besok seperti apa. Kalau KUHAP ini kan juga kawan kawan nuansanya kan juga tidak terburu-buru. Apalagi pasalnya banyak. Bedanya dengan TNI. Kemarin kan pasalnya yang krusial cuma tiga. Tiga-empat kalau nggak salah. Itu kan cuma terkait usia, terkait dengan tambahan-tambahan bagaimana tentang TNI aktif, apa segala macam. Kan cuma tiga-empat pasal. Kalau ini kan banyak. Ndak mungkin bisa secepat itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP diundang menemui Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk membahas secara informal Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Ketua YLBHI Muhammad Isnur sebagai salah satu perwakilan menyampaikan, jika pihaknya dalam pertemuan itu lebih membahas soal proses pembahasan RUU KUHAP.

"Dan di forum tadi kami sampaikan bahwa penting bahwa selama ini prosesnya kita lihat ada yang tidak baik. Tiba-tiba ada draft yang tidak pembahasan secara terbuka. Dan draftnya sendiri banyak pertanyaan karena cenderung ya malah membuka potensi abuse of power oleh aparat dalam penyidikan dan lain-lain," kata Isnur ditemui usai pertemuannya dengan Habiburokhman di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa sore.

Ia pun mendesak agar ke depan diperbaiki pembahasan RUU KUHAP. Menurutnya, prosesnya harus berlangsung secara jujur dan transparan.

"Dan kami juga mendesak agar proses itu setiap tahapan dibuka, disampaikan kepada publik. Agar apa? Agar apa yang mereka bahas itu sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kami juga mendesak agar hati-hati membahasnya," katanya.

Ia mengatakan, sudah banyak kasus yang dialami masyarakat dan malah cenderung dirugikan, misalnya dengan salah tangkap hingga orang meninggal dalam tahanan.

Untuk itu, ia mendesak agar proses pembahasan RUU KUHAP tak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni. Harus menampung aspirasi seluruh kira-kira kehendak atau stakeholder dari masyarakat. Undang semua pihak agar didengarkan, kelompok perempuan, kelompok buruh, kelompok nelayan misalnya, para guru besar, disabilitas, anak," katanya.

"Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani, jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah," sambungnya.