Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menghadiri acara Halal Bihalal lebaran Idulfitri 1446 Hijriah di kediaman Ketua Umum PKB sekaligus Menko Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025).
Selesai acara, Dasco diantar oleh Cak Imin Ketika akan menaiki mobil. Sambil berjalan, ia sempat berkelakar di depan awak media yang menyebut bahwa Cak Imin bukanlah sosok 'matahari'.
"Ini bukan matahari, ini bulan," ujarnya tertawa sembari menunjuk Cak Imin yang berada di sebelahnya.
Namun, Dasco tak merinci alasannya menyebut Cak Imin bukan sosok matahari. Ia juga tidak merujuk ke isu di tengah masyarakat soal 'matahari kembar' di Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Isu ini muncul setelah sejumlah menteri sowan ke Presiden ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi di Solo, Jawa Tengah untuk melakukan halal bihalal dalam rangka Idulfitri.
Dasco hanya menyebut bulan karena memang acara itu diadakan pada malam hari.
"Kalau matahari kan siang. Ini kan malam," ungkap dia.
Sebelumnya, sikap sejumlah menteri Kabinet Merah Putih yang masih menganggap Presiden ketujuh Joko Widodo atau Jokowi sebagai bos mereka dinilai telah melahirkan 'dua matahari' dalam kepemimpinan negara saat ini.
Sebab, sebagai menteri, seharusnya pemimpin mereka cukup presiden yang saat ini sedang bertugas yakni Prabowo Subianto.
Baca Juga: Terungkap! Ini Isi Pertemuan Rahasia Dasco Gerindra dan Salim Segaf PKS Pasca Isu Matahari Kembar
Pengamat politik dari BRIN Ikrar Nusa Bhakti menilai, sikap itu nyata ditunjukan lewat kunjungan beberapa menteri ke rumah Jomowi di Solo.
Kunjungan itu dilakukan ketika Presiden Prabowo sedang melakukan kunjungan ke Timur Tengah dan Turki.
Loyalitas Ganda
Menurut Ikrar, para menteri itu seperti memiliki loyalitas ganda terhadap Presiden Prabowo dan Presiden ketujuh Jokowi.
"Ini yang kemudian menjadikan agak bahaya kalau yang namanya ada 'matahari kembar' di Republik Indonesia. Karena kita akan bertanya-tanya siapa yang akan diikuti oleh mereka," kata Ikrar dalam video pada kanal YouTube pribadinya, Rabu (16/4/2025).
Menurutnya, Prabowo harus mengambil sikap atas kejadian tersebut. Terlebih, pada 20 April 2025 tepat enam bulan masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Lantaran itu, Ikrar mempertanyakan adanya peluang reshuffle, terutama menteri-menteri era Jokowi.
"Enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran dan itulah yang kita nantikan apakah akan terjadi suatu reshuffle kabinet untuk memperbaiki siapa saja yang layak duduk di dalam kabinet," kata Ikrar.
"Supaya kabinet ini benar-benar menjalankan fungsi juga tugasnya dengan sangat baik. Ini bukan persoalan dulu mereka orang Jokowi dan sekarang menjadi orangnya Prabowo. Tapi apakah kapasitas intelektual mereka atau kemudian juga kejujuran-kejujuran mereka ini akan tetap bisa dipertahankan," tuturnya.
Ikrar menekankan, para menteri audah seharusnya tidak memiliki loyalitas ganda terhadap pihak lain di luar presiden saat ini yang sedang menjabat.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah menteri kabinet Merah Putih mendatangi rumah Jokowi di Solo secara bergantian dalam beberapa hari.
Tak Perlu Gaduh
Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sempat meminta agar publik tidak perlu gaduh soal para menteri yang sempat sowan kepada Presiden ketujuh Joko Widodo.
Apalagi kunjungan mereka, termasuk dirinya, bertemu dengan Jokowi hanya sekedar untuk bersilaturahmi, mengingat saat ini masih dalam suasana lebaran Idul Fitri.
"Ini hari raya, semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas," kata Bahlil, beberapa Waktu lalu.
Sebagai muslim, lanjut Bahlil, momen silaturahmi lebaran bisa digunakan untuk saling bermaafan hingga membangun hubungan kekerabatan.
"Momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu dan saling memaafkan, saling mendoakan, saling apa ya, membangun hubungan kekerabatan keluarga. Tidak lebih dari itu," ucapnya.
Bahlil pun mengaku bahwa pertemuannya dengan Jokowi hanya untuk saling bermaafan. Sehingga ia meminta hal ini jangan terlalu dipolitisir.
"Namanya hari raya, jangan dipolitisir. Ya, nanti tunggu pemilu, pileg, baru ada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik, enggak ada," tegasnya.
