Di DPR, Menpan RB Beberkan 3 Fase Pemindahan ASN ke IKN, Begini Lengkapnya!

Suara.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini. 

Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan. 

"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya. 

Kemudian pada fase ke dua, kata dia, yaitu penerapan share office atau service system di mana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua. Termasuk untuk ASN hasil seleksi CPNS 2024. 

"Pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 (termasuk kuota afirmasi). Pengisian ASN melalui jalur mutasi ASN pemda wilayah Kaltim. Serta pengoperasian shared office and shared service system secara terintegrasi," ujarnya. 

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pada fase ketiga implementasinya adalah smart goverment.  

"Pemindahan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian impelementasi smart goverment di IKN dan Jakarta. Selanjutnya adalah proses kelanjutan pemindahan ASN lainnya," pungkasnya. 

Progres Proyek IKN

Sebelumnya, Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) memasuki babak baru. 

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa Tahap II pembangunan untuk periode 2025–2029 telah resmi dimulai, menandai kelanjutan upaya menjadikan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional. 

"Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," ujar Basuki dalam keterangan resmi Humas OIKN yang diterima di Samarinda, Rabu (16/4). 

Dalam tahap ini, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 48,8 triliun dari APBN. 

Anggaran tersebut difokuskan pada penyelesaian berbagai infrastruktur strategis, termasuk kompleks legislatif, yudikatif, serta pengembangan ekosistem pendukung dan pembukaan akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2 IKN. 

Tak hanya pembangunan baru, anggaran itu juga mencakup kebutuhan pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur yang telah rampung. 

Hal ini menjadi perhatian penting, mengingat keberlanjutan dan kualitas aset perlu dijaga secara konsisten. 

Di luar APBN, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) juga menjadi pendorong utama pembangunan. 

Melalui KPBU, disiapkan pendanaan sebesar Rp60,93 triliun, yang akan digunakan untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, jalan, serta jaringan multi utility tunnel (MUT) sepanjang 138,6 km di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). 

Tak ketinggalan, proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) juga masuk dalam rencana KPBU. 

Guna memastikan sinergi antar-lembaga berjalan optimal, OIKN menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Selasa (15/04/2025). 

Pertemuan ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, konsultan, dan para pelaku konstruksi, serta digelar di Ruang Serbaguna Kantor Kemenko 3, KIPP Nusantara. 

Agenda tersebut menjadi forum strategis untuk mempererat koordinasi lintas sektor serta mengevaluasi seluruh proyek—baik yang telah selesai, sedang berlangsung, maupun yang akan segera dikerjakan. 

Basuki menekankan pentingnya menjaga semangat pembangunan meski terdapat dinamika dalam kebijakan nasional.