Infografis
“Sehingga, hak konstitusional Pemohon untuk ‘mengembangkan diri’ dan ‘demi kesejahteraan manusia’ akan terpenuhi,” kata kuasa hukumnya.
Adapun Pasal 5 ayat (1) huruf c UU Mata Uang berbunyi “Ciri umum rupiah kertas … paling sedikit memuat: sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya”, sementara Pasal 5 ayat (2) huruf c berbunyi “Ciri umum rupiah logam … paling sedikit memuat: sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai nominalnya.”
Melalui perkara Nomor 23/PUU-XXIII/2025 ini, Zico memohon kedua pasal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagaimana nilai nominalnya yang telah disesuaikan dengan mengonversi angka Rp1.000 menjadi Rp1.”
Di akhir persidangan, Wakil Ketua MK Saldi Isra memberikan nasihat kepada Pemohon agar memikirkan ulang bagian kedudukan hukum (legal standing). Zico diminta memperjelas bentuk kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional atas pasal yang diuji.
“Saya terus terang belum bisa teryakinkan dengan argumentasi legal standing itu, yang aktualnya saja belum teryakinkan apalagi yang potensialnya. Oleh karena itu, harus dicarikan argumentasi yang kuat untuk menjelaskan kerugian, setidak-tidaknya kerugian potensial selama kalau uang itu tidak dikurangi atau dihilangkan nolnya tiga,” kata Saldi.
