Infografis
Suara.com - Sudah sejak tiga hari terakhir Balai Kota DKI Jakarta diramaikan oleh warga Jakarta yang hendak melamar pekerjaan sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Mereka termakan berita bohong alias hoaks yang menyebut pendaftaran dilakukan di Balai Kota.
Di satu sisi, sebenarnya pendaftaran untuk pekerja berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) ini sebenarnya belum dibuka. Pemprov DKI belum mengumumkan mekanisme dan apa saja persyaratan yang perlu dipenuhi.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta agar jajarannya, khususnya di tingkat wali kota hingga kelurahan untuk mengurus proses rekrutmen. Dengan demikian, pelamar tak perlu jauh-jauh datang ke Balai Kota.
"Secara khusus kami sudah meminta kepada wali kota dan juga kelurahan terkait, untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran," ujar Pramono di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).
"Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat, wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini," jelasnya.
Lebih dari 7 ribu warga tercatat sudah menyerahkan lamaran secara langsung dalam beberapa hari terakhir. Menurut Pramono, lonjakan pelamar ini juga dipicu oleh tingginya arus kedatangan pendatang baru ke Jakarta pascalebaran.
"Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat," jelasnya.
Pramono menambahkan, antusiasme warga juga tak lepas dari pernyataannya beberapa waktu lalu yang menyebut akan membuka 1.100 formasi PJLP tahun ini, mayoritas untuk posisi PPSU. Ia bahkan menyederhanakan syarat pendaftaran, yakni cukup lulusan SD dan bisa baca-tulis.
"Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita. Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka," tuturnya.
Baca Juga: Diutus Prabowo Melayat Paus: Jokowi, Thomas, Pigai, hingga Ignasius Jonan Terbang ke Vatikan
Sayangnya, kabar rekrutmen yang membuat warga berbondong-bondong datang langsung ke Balai Kota ternyata hoaks. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum membuka rekrutmen resmi, baik untuk PPSU maupun posisi PJLP lainnya, sejak Pramono dan Rano Karno menjabat.
Lonjakan pelamar ini sempat membuat petugas kewalahan. Loket penerimaan dokumen pun terpaksa dipindahkan ke area lapangan agar antrean bisa dikendalikan.
Dengan kondisi ini, Pramono meminta jajaran di tingkat kota hingga kelurahan untuk lebih tanggap. Ia tak ingin Balai Kota terus jadi lokasi penumpukan warga hanya karena miskomunikasi soal rekrutmen.
Kini, masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari Pemprov DKI, sembari proses perekrutan yang dijanjikan disiapkan dengan lebih matang.
Pramono Anung sebelumnya memastikan pendaftaran lamaran kerja untuk Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) tidak dilakukan di Balai Kota tapi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pernyataan itu disampaikan Pramono menanggapi ratusan warga Jakarta yang terkena prank kabar hoaks soal pendatftaran PJLP di Balai Kota DKI Jakarta.
"Jadi pendaftarannya boleh di kelurahan. Pendaftarannya di 267 kelurahan. Bahkan di kecamatan pun bisa," ujar Pramono di Jakarta Pusat, Selasa.
Pramono menjelaskan bahwa sistem rekrutmen PJLP belum ditetapkan sepenuhnya. Meski demikian, pendataan kebutuhan sudah mulai digarap.
Setiap wali kota diminta untuk menyampaikan jumlah kebutuhan PPSU di wilayah masing-masing sebelum keputusan final diambil.
"Nah, kemudian prosesnya nantinya sebelum diputuskan, saya sudah minta pada masing-masing wali kota yang mendapatkan alokasi (PPSU). Mereka melaporkan terlebih dahulu kepada Gubernur dan Wakil Gubernur," kata Pramono.
Langkah ini, sambungnya, diambil sebagai bentuk transparansi, mengingat selama ini banyak keluhan soal dugaan proses rekrutmen yang tidak terbuka.
"Supaya kecurigaan tidak transparan itu hilang. Karena itulah yang menjadi persoalan di PPSU," tambahnya.
