Sebelumnya diberitakan, perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia. Namun, ruang bagi mereka untuk berkembang, memimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa masih belum sepenuhnya terbuka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterwakilan di posisi strategis, hingga beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut konferensi Women Empowerment Conference (WEC) 2025 sebagai momentum strategis dalam mendorong kepemimpinan perempuan.
Menurutnya, hingga kini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih belum memenuhi target nasional sebesar 30 persen.
“Kita perlu mengubah cara pandang terhadap peran perempuan. Mereka bukan hanya bagian dari urusan domestik, tetapi memiliki hak dan kapasitas yang setara untuk memimpin dan mengambil keputusan,” ujar Amurwani dalam konferensi pers WEC 2025 di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Amurwani menyoroti masih lebarnya kesenjangan gender yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan berbagai data BPS lainnya. Diskriminasi terhadap perempuan, baik secara struktural maupun kultural, masih kerap terjadi.
Ia menekankan pentingnya edukasi dan advokasi yang berkelanjutan, termasuk melalui peran publik figur seperti Puteri Indonesia, untuk mendorong perubahan pola pikir masyarakat.
Ia juga menyoroti rendahnya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama mereka yang bekerja dari rumah atau di sektor informal.
Padahal banyak perempuan yang berkontribusi secara aktif sebagai pelaku UMKM, pengrajin, hingga pekerja rumahan. Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya dihargai secara ekonomi.
“Perempuan rumah tangga juga bekerja dan memiliki nilai ekonomi. KemenPPPA terus mendorong perubahan ini melalui program-program seperti Sekolah Gender yang mengintegrasikan prinsip kesetaraan dalam proses pembangunan,” katanya.
TERPOPULER
