Infografis
Lebih lanjut, Sinda juga menyoroti perilaksu kekerasan yang dialami perempuan. Dia berharap dengan berkumpulnya para aktivis perempuan dari berbagai organisasi ini bisa melahirkan sebuah terobosoan dalam menghadapi tantangan perempuan, baik secara fisik maupun secara ekonomi
“Jadi mudah-mudahan semua bersinergi dan aktivis-aktivis yang bergerak di bidang ekonomi, membantu juga pergerakan ekonomi Indonesia. Dan tidak kiranya semua pergerakan tidak bisa dilandasi dengan pergerakan tanpa adanya pergerakan politik,” tutur Sinda.
Kongres ini membahas beberapa tema strategis, seperti peran perempuan dalam pembentukan sentra ekonomi, sosial, dan budaya, AI dan kearifan lokal, advokasi hukum, program makan bergizi anak sekolah, gerakan digital perempuan, dan peran perempuan sebagai penggerak ekonomi dan politik.
“Ini harus mencapai kesepakatan untuk kita bekerja sama dan bisa membangun bangsa Indonesia,” tuturnya.
Kesetaraan Gender Masih Jadi Tantangan
Sebelumnya diberitakan, perempuan mengisi hampir separuh populasi Indonesia. Namun, ruang bagi mereka untuk berkembang, memimpin, dan menentukan arah masa depan bangsa masih belum sepenuhnya terbuka.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk perempuan di Indonesia mencapai 137,9 juta jiwa atau sekitar 49,53 persen dari total populasi. Angka tersebut menunjukkan potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural, seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya keterwakilan di posisi strategis, hingga beban ganda sebagai pekerja sekaligus pengurus rumah tangga.
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Amurwani Dwi Lestariningsih, menyebut konferensi Women Empowerment Conference (WEC) 2025 sebagai momentum strategis dalam mendorong kepemimpinan perempuan.
Baca Juga: Merayakan Kartini, Merayakan Literasi Perempuan Indonesia
Menurutnya, hingga kini keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun sektor swasta masih belum memenuhi target nasional sebesar 30 persen.
