Suara.com - Meski jumlah perempuan di Indonesia hampir setara dengan laki-laki, ruang bagi mereka untuk memimpin dan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis masih minim. Tantangan struktural dan budaya terus menghambat perempuan untuk berkembang.
Dalam upaya menjawab persoalan ini, PT Mustika Ratu Tbk bersama Yayasan Puteri Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan mengadakan Women Empowerment Conference (WEC) 2025.
Gelaran ini akan diadakan pada 14 April 2025 di Jakarta sebagai forum lintas sektor untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dan memperluas akses partisipasi mereka dalam pembangunan nasional.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia Putri Kus Wisnu Wardani membuka acara ini dengan menegaskan pentingnya kolaborasi antarsektor dalam membangun ekosistem yang mendukung perempuan.
Hadir pula Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, Direktur PT Mustika Ratu Tbk Kusuma Ida Anjani, serta Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2025, Melati Tedja.
Mengusung tema “Unlock Our Potential, Shaping the Future of Indonesia”, WEC 2025 menjadi ajang untuk membongkar hambatan dan membuka jalan bagi perempuan agar dapat mengambil peran sentral dalam agenda pembangunan.
Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia, Putri Kus Wisnu Wardani, menekankan bahwa tanpa akses dan ruang yang setara, potensi besar perempuan Indonesia akan terus terabaikan.
“Perempuan adalah pilar utama pembangunan bangsa. Tapi peran itu tidak akan berkembang jika tidak ada dukungan sistemik dan kolaborasi yang luas,” tegasnya.
Sementara itu, Kusuma Ida Anjani dari Mustika Ratu menyoroti pentingnya investasi dalam peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan keterampilan, terutama di daerah-daerah. Menurutnya, pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu sosial, tetapi kunci keberlanjutan dalam pembangunan.
“Perempuan tidak hanya butuh ruang, tetapi juga sistem yang memberi mereka kepercayaan dan kesempatan,” ujarnya.
Melati Tedja, sebagai representasi generasi muda, menambahkan bahwa pemberdayaan juga harus bermula dari penguatan identitas dan rasa percaya diri perempuan sejak dini. Ia menyerukan agar generasinya tidak hanya dilibatkan sebagai objek, tetapi sebagai bagian dari pengambil keputusan.
Sementara, Deputi kesetaraan Gender KemenPPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih yang mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, menandaskan, kekerasan yang terjadi di perkotaan dan pedesaan karena faktor ekonomi.
“Sumber ekonomi yang jadi konflik dalam perebutan sumber daya. Kalau di kota, sumber daya di kota agak berbeda. Yaitu sumber daya perkotaan. Kalau di pedesaan sumber daya nelayan, petani. Jadi perebutan sumber daya yang mengakses ke ekonomi,” terangnya
Diuraikannya, isu perubahan iklim menjadi penting. Seperti di Jawa Timur. Dulu dataran sekarang sudah tenggelam jadi laut. “Lantas bagaimana melihat perempuan ketika perubahan ikim terjadi. Tentu dia akan kehilangan sumber ekonomi.”
“Kalau dia buruh tani, sekarang mana lahan yang akan digarap. Karena nggak ada lahan yang digarap dia akan migrasi. Mungkin ke daerah yang dia tidak kenal. Atau pindah ke perkotaan. Berarti dia akan adaptasi dengan sistem norma yang baru. Dia harus berebut dengan sunber ekonomi yang lain,” paparnya.
TERPOPULER
