Infografis
Suara.com - Usulan Kota Surakarta atau Solo, Jawa Tengah (Jateng) untuk menjadi daaerah istimewa disebut tidak hanya diajukan untuk wilayah itu saja.
Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro, usulan Kota Surakarta menjadi daerah istimewa merupakan satu dari sekian banyak pengajuan serupa terkait penataan daerah yang ditampung di Komisi II DPR RI.
"Kan usulan macam-macam ya, banyak sekali usulan, usulan pemekaran, usulan peningkatan status satu daerah, semua ditampung di Komisi II," kata Juri di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (27/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan Juri setelah acara Halal Bihalal Ikatan Keluarga Besar Tegal Bahari Ayu (IKBT-BA) se-Jabodetabek
Lantaran itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menilainya lantaran munculnya usulan tersebut hingga kini belum ada pembahasan resmi yang digulirkan dan keputusan yang ditetapkan.
"Sepanjang belum ada pembahasan dan belum ada keputusan ya kita tunggu saja," ucapnya mengutip Antara.
Dia juga mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait usulan Kota Solo untuk menyandang status daerah istimewa, sebagaimana informasi yang beredar di publik.
"Saya belum tahu, belum dapat informasi," ujarnya.
Saat ditanya kemungkinan untuk mengusulkan Tegal yang merupakan daerah asalnya menjadi daerah istimewa, Juri menyebut tanpa status tersebut Tegal sudah istimewa.
Baca Juga: Kota Solo Meminta Jadi Daerah Istimewa, Begini Pendapat Ganjar Pranowo
"Tegal sudah sangat istimewa, nggak usah diistimewakan lagi," kata dia.
Sebatas Usulan
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengungkapkan, jika ada usulan agar menjadi Solo atau Surakarta menjadi daerah istimewa. Namun hal itu baru sebatas usulan yang ia dengar.
Hal itu disampaikan Aria menanggapi pernyataan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik yang menyebut ada masukan 6 wilayah jadi daerah istimewa.
Akmal menyampaikan hak itu dalam rapat bersama Komisk II DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025).
"Sampai dengan bulan April 2025, izin kita mendapat banyak PR ada 42 usulan pembentukan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, ada 6 yang meminta daerah istimewa, juga ada 5 meminta daerah khusus,” kata Akmal dalam rapat.
Berdasarkan aturan yang berlaku, kata dia, Kemendagri tidak bisa serta merta memutuskan melakukan pemekaran terhadap suatu wilayah, begitu pula dengan memutuskan menjadikan suatu daerah dengan otonomi khusus.
Menurutnya, pihaknya masih akan melakukan verifikasi dan kajian akademik untuk kembali diusulkan kepada DPR RI.
“Tentu izin sekali lagi ini merupakan PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah informasi ke depan,” katanya.
Menanggapi hal itu usai rapat, Aria menyampaikan, setuju saja jika sebuah dijadikan sebagai daerah istimewa. Namun ia menegaskan harus dilihat kepentingannya di daerah tersebut.
Sementara itu, pihak Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo menyatakan bahwa munculnya wacana Daerah Istimewa Surakarta (DIS) yang kembali mencuat dan viral sebenarnya sudah ramai dibicarakan sejak dulu.
Utusan Pakubuwana XIII, KPA Dany Nur Adiningrat menyebut bahwa pembentukan DIS bukan pembicaraan baru. Sebab, wacana tersebut sudah muncul cukup lama dan sekarang mencuat lagi.
"Ini merupakan hal-hal yang banyak dibicarakan bukan cuma di masa sekarang tapi sejak dulu. Perlu dicermati dengan betul-betul, ya memang harus dicermati betul-betul karena secara kesejarahan Keraton Kasunanan Surakarta adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan NKRI yang masih baru lahir," katanya, Jumat (25/4/2025).
Dany juga mengklaim bahwa kelahiran NKRI tak lepas dari tokoh-tokoh keraton. Sehingga hal ini ada kepihakan kedudukan dari Presiden Indonesia pertama Sukarno, yang menetapkan bahwa salah satu yang termaktub adalah menetapkan bahwa Susuhunan pada kedudukannya dan lain sebagainya.
"Lalu pada 1 September, Sinuhun enam hari terlebih dahulu daripada Keraton Yogyakarta menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia," kata dia.
Menurutnya DIS merupakan amanah UUD, lantaran itu hak-hak Keraton Kasunanan Surakarta maupun Puro Mangkunegaran ini dikembalikan.
"Karena ini bukan cuma satu menyangkut hak-haknya, akan tetapi juga menyangkut daerah-daerah atau aset-asetnya. Maksudnya apa, banyak klaim sepihak dari beberapa masyarakat atau pemerintahan yang sekarang baik itu tingkat bawah sampai atas bahwa seakan-akan bahwa wilayah-wilayah atau aset-aset dari Keraton Kasunanan maupun Pura Mangkunegara dan tersebut merupakan milik eks tanah swapraja. Padahal tidak seperti itu," paparnya.
Sementara, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan melakukan kajian mendalam mengenai kriteria Surakarta untuk menjadi daerah istimewa setelah adanya usulan dari kota tersebut.
"Namanya usulan boleh saja, tapi nanti kan kita akan kaji ada kriterianya. Apa alasannya nanti daerah istimewa,” kata Tito saat ditemui awak media di Jakarta, Jumat (25/4/2025).
