"Bagaimana fungsi dan tupoksi-nya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Ali mencontohkan bahwa Australia memiliki sistem coast guard dengan istilah maritime border coast protection, yang juga melibatkan militer. Lembaga itu, kata dia, diketuai oleh angkatan laut, hingga para komandannya merupakan militer angkatan laut.
"Komandannya tetap angkatan laut, gabungan. Dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," kata dia.
Terkait keamanan laut, dia mengatakan bahwa TNI AL bekerja sama dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menjaga dan patroli keamanan laut di kawasan.
Menurut dia, kerja sama yang dilakukan yakni untuk menjaga perbatasan negara dan mengatasi orang-orang yang menyeberang secara ilegal. Contohnya, kata dia, kedua belah pihak membuat perjanjian untuk menangani nelayan jika masuk teritorial.
"Kita dulu sempat buat perjanjian hanya diusir saja, tidak boleh ditangkap kalau di grey area, tapi kalau dia masuk teritorial boleh ditangkap. Sampai seperti itu pembahasannya, artinya kerja samanya cukup baik," katanya.
Adapun Komisi I DPR RI mengatakan bahwa keberadaan coast guard merupakan hal penting, karena lembaga tersebut bisa memegang otoritas tertinggi untuk menjaga keamanan laut dan melaksanakan penegakan hukum. (Antara)
TERPOPULER
