TNI AL Akui Nunggak Biaya BBM ke Pertamina Triliunan Rupiah, Minta Diputihkan

Senin, 28 April 2025 | 17:42 WIB
TNI AL Akui Nunggak Biaya BBM ke Pertamina Triliunan Rupiah, Minta Diputihkan
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, saat rapat di DPR. (tangkap layar)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terakhir ia pun berharap untuk biaya BBM kedepannya bisa dipusatkan ke Kementerian Pertahanan anggarannya.

“Kemudian nanti mungkin diatur oleh Kemhan untuk masalah masalah bahan bakar, terpusat di Kemhan, harapannya seperti itu,” pungkasnya.

Dukung RI Punya Coast Guard

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali juga sangat mendukung Republik Indonesia memiliki coast guard karena keberadaan lembaga tersebut penting, seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain.

Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI AL di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi).
Komisi I DPR RI menggelar rapat dengan TNI AL di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi).

Ali menyebut setiap negara-negara maju di dunia selalu memiliki coast guard yang berbeda dengan militer atau navy. Namun, menurutnya coast guard memiliki bentuk yang berbeda-beda di setiap negara.

"Bagaimana fungsi dan tupoksi-nya seperti apa, kemudian pembagian kewenangannya seperti apa, mungkin perlu dirumuskan oleh kita semua supaya tidak terjadi tumpang tindih," kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.

Ali mencontohkan bahwa Australia memiliki sistem coast guard dengan istilah maritime border coast protection, yang juga melibatkan militer. Lembaga itu, kata dia, diketuai oleh angkatan laut, hingga para komandannya merupakan militer angkatan laut.

"Komandannya tetap angkatan laut, gabungan. Dia seperti Bakorkamla zaman dulu, itu efektif juga," kata dia.

Terkait keamanan laut, dia mengatakan bahwa TNI AL bekerja sama dengan Aparat Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dalam menjaga dan patroli keamanan laut di kawasan.

Baca Juga: Pramono Kasih Potongan Pajak BBM, untuk Kendaraan Pribadi Jadi 5 Persen

Menurut dia, kerja sama yang dilakukan yakni untuk menjaga perbatasan negara dan mengatasi orang-orang yang menyeberang secara ilegal. Contohnya, kata dia, kedua belah pihak membuat perjanjian untuk menangani nelayan jika masuk teritorial.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI