Usai Ancam Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Dedi Mulyadi Diwanti-wanti DPR soal Ini, Apa Tuh?

Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diwanti-wanti agar tidak grasah-grusuh terkait rencana akan mengirim siswa bermasalah ke barak militer untuk dibina. Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani perlu kajian mendalam terkait Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mau mengirim siswa bermasalah ke barak militer. 

"Secara umum, wacana pendidikan militer sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat, tentu memerlukan kajian mendalam dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, praktisi pendidikan, dan masyarakat," kata Lalu kepada Suara.com saat dihubungi, Senin (28/4/2025).

Gagasan ini sebenarnya, kata dia, bisa dinilai dapat membangun karakter disiplin, nasionalisme, bahkan kesiapan bela negara bagi anak-anak muda. Namun gagasan ini, kata dia, bisa saja tidak sesuai dengan konteks pendidikan formal dan dinilai berpotensi membebani siswa.

"Misalnya ada kekhawatiran bahwa program ini bisa mengalihkan fokus dari tujuan utama pendidikan, yaitu pengembangan akademik dan keterampilan hidup. Artinya, dalam konteks gagasan, wacana pendidikan militer ini memang perlu dikaji mendalam," katanya.

Di sisi lain, kata dia, terkait karakter disiplin, nasionalisme, dan kesiapan bela negara bagi generasi muda, kurikulum yang sudah ada adalah program Pendidikan Bela Negara yang diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran, seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

"Konsep bela negara, lebih ditekankan pada pembangunan kesadaran nasionalisme, cinta tanah air, dan kesiapan mental-spiritual untuk membela negara, bukan melalui pelatihan militer fisik," ujarnya.

Beberapa instansi, seperti Kementerian Pertahanan, kata dia, juga menyelenggarakan program bela negara secara sukarela bagi masyarakat.

Kemenhan RI melalui Permenhan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, pada pasal (6), disebutkan bahwa materi Bela Negara disesuaikan dengan jenjang dan jenis pendidikan, mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi.

"Intinya, kami menekankan pentingnya pendidikan karakter dan nasionalisme dalam kurikulum pendidikan dan fokus pada penguatan kurikulum yang sudah ada, seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan," ungkapnya.

"Pendidikan bela negara yang ada saat ini, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks pendidikan nasional, tanpa mengabaikan hak-hak dasar siswa untuk mendapatkan pendidikan yang menyeluruh dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa," sambungnya.

Niatan Dedi Mulyadi yang mengirim siswa bermasalah ke barak TNI menuai pro-kontra. Di tengah polemik itu, Ketua Dewan Pakar Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Itje Chodidjah justru menyarankan agar Dedi Mulyadi membenahi kualitas guru dan sistem pengajaran ketimbang mengirim siswa nakal ke barak militer. 

Dia beranggapan kalau hal itu lebih efektif menjadi solusi atas pendidikan karakter anak.

Menurut Itje, mengirimkan siswa ke barak militer berpotensi tidak mampu mendeteksi penyebab buruknya karakter siswa. 

"Sekolah benahi, guru benahi. Itu kan lagi beredar data dari KPK, berapa banyak, berapa persen guru yang sering meninggalkan kelas tanpa alasan, jam kosong. Itu yang diperbaiki. Jangan yang rusak fondasinya yang diperbaiki jendelanya  kalau ibaratnya itu rumah," kata Itje kepada Suara.com saat dihubungi Senin.

Itje menekankan, pemerintah seharusnya memperbaiki akar masalahnya yang sebenarnya ada di sekolah. Dia berpandangan kalau sekolah yang bertanggungjawab sebagai lingkungan terdekat yang membentuk karakter siswa, di luar keluarganya.  

Sekolah juga menjadi tempat berkumpulnya anak-anak dari berbagai latar belakang keluarga yang kemudian dibangun kualitas spiritualnya, kualitas intelektual, kualitas emosional, hingga kualitas fisiknya.

"Padahal ketika berbicara karakter, kalau sudah SMA itu sudah jadi. Dan penguatan karakter itu ada di SD, mulai dari Paud sampai SMP itu adalah usia perkembangan psikologis anak yang kenceng-kencengnya. Ketika sudah SMA itu sudah menuai hasil dari apa yang dilakukan sebelumnya selama 12 tahun, dari Paud sampai SMP," ujar Itje.

Oleh karena itu, sekolah harus tetap menjadi pondasi dari pembentukan karakter anak. Itje menekankan bahwa membenahi persoalan karakter siswa sebenarnya kompleks. Sehingga tidak bisa menggunakan cara instan dengan mengirimkan anak ke barak militer selama enam bulan tanpa diberikan sekolah formal.