Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggalakkan program Barak Militer untuk anak-anak remaja yang ada di Jawa Barat.
Menurut Dedi Mulyadi, program barak tersebut dikhususkan bagi anak-anak yang mengalami perilaku bar-bar dan kenakalannya sudah sampai tindak kriminal.
Dedi Mulyadi menilai bahwa masalah anak-anak remaja yang nakal ini sudah seharusnya menjadi tanggung jawab negara.
“Masalah anak-anak remaja yang mengalami perilaku bar-bar atau kenakalan karena usianya yang lagi sangat puber itu tanggung jawab orangtua dan negara,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (29/4/25).
“Problem kenakalannya sudah akut sampai pada tindak kriminal, dari mulai penganiayaan bahkan pembunuhan, ini tidak bisa dibiarkan, kita bisa kehilangan 1 generasi,” sambungnya.
Kebijakan Barak militer bagi anak-anak nakal ini menurut penjelasan Dedi adalah untuk mengembalikan jati diri dan pola disiplin pada anak.
“untuk itu kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal adalah kebijakan yang bertujuan mengembalikan jati diri anak pada pola disiplin, dan pola perilaku hidup yang sesuai sikap masa remajanya, terarah, memiliki visi dan memiliki masa depan yang baik,” urainya.
Barak Militer disebut sebagai salah satu trobosan bagi orangtua yang selama ini sudah kewalahan menghadapi anaknya.
“Program ini salah satu trobosan, mengingat begitu luasnya perilaku kenakalan yang terjadi pada saat ini, dan begitu beratnya orangtua menghadapi mereka,” sebutnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Bicara Soal Aura Cinta Dan Remaja : Problemnya Kini Makin Akut Dan Ngeri
“Karena orangtua menegur bukannya diikuti, malah ada ancaman penganiayaan bahkan pembunuhan,” tambahnya.
Dedi menjelaskan jika program barak militer ini harus tetap dengan persetujuan orangtua, mengingat anak-anak masih di bawah perwalian orangtua.
“Untuk program ini, nanti mereka yang mengikuti pelatihan Pendidikan disiplin, mentalitas dan mengembalikan perilakunya pada perilaku yang mandiri harus berdasarkan persetujuan orangtuanya, karena bagaimanapun mereka masih di bawah perwalian orangtua,” jelasnya.
Meski terdengar sedikit menyeramkan bak Latihan militer orang-orang profesional, namun Dedi menegaskan jika program ini bukanlah pola pendidikan perang.
“Pola Pendidikan militernya bukan pola Pendidikan perang, tapi pola Pendidikan berolahraga, berkesenian, mengembangkan niat dan bakat, membangun disiplin dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali, membangun keteraturan pola makan dan pola minum, menjauhkan mereka dari merokok dan penggunaan obat-obat terlarang,” urainya.
Selain itu, pola Pendidikan di Barak Militer ini nantinya juga akan tetap disesuaikan dengan jenjang Pendidikan.
“Pola pendidikannya juga akan sesuai dengan jenjang pendidikannya, mereka tidak akan kehilangan haknya sebagai seorang pelajar tetap terdaftar menjadi siswa di SMP maupun SMA,” ucapnya.
“Jadi mereka akan tetap mengikuti proses belajar mengajar di Barak Militer,” tandasnya.
Dedi berharap jika dengan adanya program ini, semua orangtua, terutama yang memiliki masalah dengan kenakalan anaknya akan sama-sama bersedia untuk bekerja sama menyelamatkan generasi remaja di Jawa Barat.
“Untuk itu semuanya mari bersama-sama selamatkan generasi kita dari berbagai ancaman yang ada di lingkungan kita, ancaman pergaulan yang bebas, ancaman penggunaan hp yang didalamnya ada game online, judol, video porno yang akan mempengaruhi psikis mereka,” urainya.
“Kita selamatkan juga mereka dari ancaman-ancaman makanan yang tidak bergizi/berkualitas yang mengakibatkan mereka sakit. Semoga seluruh kebijakan ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi Jawa Barat menjadi generasi yang kokoh, kuat dan hebat,” sambungnya.
TNI AD Siap
Sementara itu TNI Angkatan Darat (AD) siap untuk membina siswa bermasalah di barak militer, seperti konsep Dedi Mulyadi yang ingin menerapkan pendidikan karakter ala militer bagi pelajar nakal dan dianggap bar-bar tersebut.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana mengungkapkan bahwa Kodam III/Siliwangi akan meneken kerja sama dengan Pemprov Jabar untuk mendukung program tersebut.
"Sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi, bahwa akan dilaksanakan kerja sama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih perinci dengan Pemprov Jabar," jelasnya.
Kontributor : Kanita
