Dedi Mulyadi Balas Kritik Soal Pelajar Bermasalah Masuk Barak TNI: Bukan Latihan Perang-perangan!

Suara.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi angkat bicara menanggapi soal banyaknya kritikan terhadap kebijakannya terkait rencana mengirim pelajar bermasalah ke Barak TNI. Ia mempertanyakan mengapa pihak mengkritik tak ramai ketika marak pelajar membuat ulah.

"Kan kita ini baru ramai ketika ada kebijakan yang dianggap berbeda dengan tempat lain. Tapi kan kita tidak ramai ketika anak sekolah menganiaya orang, ketika anak sekolah di Purawakarta, anak usia SMP delapan, itu membunuh secara terencana kakeknya karena tiap malam dihabiskan waktunya untuk main Mobile Legend, karena ada fasilitas dari Pemda dalam bentuk wifi gratis," kata Dedi ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Belum lagi, kata dia, hal yang tak jadi sorotan yakni pelajar yang tak pulang langsung ke rumah usai sekolah.

"Kan kita tidak juga menyoroti bagaimana anak-anak tidak pulang ke rumah setelah pulang sekolah bersama grup motornya, nongkrong sampe malem," katanya.

"Kan kita juga tidak menyoroti bagaimana orang tua menjadi korban pinjol, menjadi korban bank emok, bank keliling, mereka mengalami kemiskinan akut sampai rumahnya disita. Sampai kompor gasnya disita, demi pendidikan anak-anaknya yang anak-anak itu kepentingannya untuk studi tour, perpisahan, outing class," sambungnya.

Ia lantas meminta semua pihak bertanya kepada TNI dan Polri soal perilaku kenakalan anak muda saat ini. Menurutnya, anak muda saat ini tengah rapuh hingga banyak di bawah umur tapi sudah bawa kendaraan.

"Saya malah akan melakukan audit itu. Kan kita tidak pernah bicara itu. Bahwa ini ada dalam jangka panjang anak kita lemah, anak kita tidak kompetitif. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa, banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi mengahdapi lagi anaknya," tutur dia.

"Banyak guru yang tidak punya kesanggupan utnuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa, dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata. Terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka," sambungnya.

Selain, kata dia, tujuan kebijakannya yakni para pelajar tetap diberikan pembelajaran akademiknya. Hingga diubah pola hidupnya, agar tidur lebih sore, hingga diberikan disiplin berpuasa dan mengaji bagi yang beragama Islam.

"Kan bagus. Ini arah pembinaan yang tidak didapatksn di ruang hidup, kehidupan pribadi mereka di lingkungan rumahnya. Dan tidak ada pelatihan militer," ujar dia.

"Jadi masuk barak militer bukan latihan perang-perangan. Bukan. Membantu membangun kesehatan pikiran, kesehatan mental, dan kesehatan raga mereka agar mereka menjadi anak-anak yang bugar, tidak minum, tidak merokok, tidak makan eksimer, tidak minum ciu, yang itu obat-obatan itu marak di mana-mana," imbuhnya.

Masuk Barak Militer Mulai 2 Mei

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di Jabar agar dididik di barak militer mulai 2 Mei 2025.

Dedi Mulyadi mengatakan rencana ini adalah pendidikan karakter yang akan mulai dijalankan di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap rawan, bekerja sama dengan TNI dan Polri.

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan di Bandung, sebagaimana dilansir Antara, Minggu (27/4/2025).

Dedi mengungkapkan tiap siswa akan mengikuti program itu di sekitar 30 hingga 40 barak khusus yang telah disiapkan oleh TNI.

Peserta program, dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal, untuk diikutkan program pembinaan yang akan berlangsung enam bulan per siswa.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," kata Dedi.

Pembiayaan program akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Selain fokus pada siswa, Dedi turut memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru, termasuk proses rekrutmen yang menurutnya harus dilakukan secara transparan dan profesional.

"Ke depan, guru di Jabar harus memiliki karakteristik yang terstandar serta mengikuti pelatihan karakter," tutur dia.