Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, memilih tak mengikuti langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim pelajar bermasalah ke barak militer. Luthfi pilih biasa saja, jika pelajar bermasalah kembalikan kepada orang tua, jika melanggar hukum akan dipidana.
"Silakan aja punya wacana," kata Luthfi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
"Jawa Tengah, ya Jawa Tengah. Bagi anak-anak mereka, kita masih punya. Kalau anak di bawah umur, kita kembalikan ke orang tuanya. Kalau anak-anak sudah di atas umur, melakukan tindak pidananya. Kita sidik tuntas terkait dengan tindak pidananya. Kan begitu," katanya.
Ia mengaku tak mau bereksperimen macam-macam. Sebab, aturan hukum sudah jelas.
"Ada aturan hukumnya, kenapa harus ngarang-ngarang gitu. Gak usah," ujarnya.
"Sesuai ketentuan aja. Kalau di bawah umur, masih ada kewenangan. Kalau di sekolah masih ada, namanya, guru kembalikan orang tuanya. Kalau sudah cukup umur antara 12-18 tahun, di atas itu ya pidana kita lakukan pidananya biar efek juga. Dan pentingnya di Jawa Tengah mampu untuk atas itu semua," sambungnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan rencana kontroversial namun inovatif untuk mengatasi permasalahan siswa bermasalah di wilayahnya. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan program pendidikan karakter yang akan menempatkan siswa-siswa yang dianggap bermasalah di barak militer mulai 2 Mei 2025.
Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang lebih disiplin dan bertanggung jawab, serta menjauhkan mereka dari pergaulan bebas dan tindakan kriminal.
Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini akan dijalankan secara bertahap di beberapa wilayah di Jawa Barat yang dianggap memiliki tingkat kerawanan tinggi, bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Baca Juga: Mendikdasmen Soal Rencana Dedi Mulyadi Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer: No Comment
"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya di Bandung pada Minggu (27/4/2025), dikutip via Antara.
