REGIONAL:
Suara.com - Isu pengelolaan sampah menjadi tantangan besar bagi banyak daerah di Indonesia.
Berbagai pendekatan dilakukan untuk mengurangi dampak lingkungan dari tumpukan sampah yang kian hari makin mengkhawatirkan.
Dua daerah dengan pendekatan berbeda, namun tujuan yang sama, tengah mengambil langkah konkret. Pemerintah Kabupaten Karawang di Jawa Barat dan Pemerintah Kota Jayapura di Papua.
Di Karawang, Bupati Aep Syaepuloh memimpin langsung rencana perubahan sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jalupang.
Selama ini, TPA Jalupang masih menggunakan metode open dumping, yaitu pembuangan sampah terbuka tanpa perlakuan tambahan.
Sampah hanya ditumpuk begitu saja, sehingga menimbulkan aroma tak sedap, berkembangbiaknya lalat, hingga munculnya gas metana yang membahayakan lingkungan dan kesehatan warga sekitar.
“Kami akan mengubah sistem penanganan sampah di TPA Jalupang, dari open dumping menjadi controlled landfill. Insyaallah, kami akan upayakan yang terbaik untuk penanganan sampah di TPA Jalupang,” ujar Aep Syaepuloh, Minggu (4/5/2025).
Controlled landfill adalah metode yang lebih maju dibanding open dumping. Sampah yang datang dipadatkan dan diratakan menggunakan alat berat, lalu ditutup dengan lapisan tanah setiap lima hingga tujuh hari.
Sistem ini tidak sebaik sanitary landfill, namun jauh lebih aman dibanding sistem terbuka.
Dengan metode ini, dampak lingkungan seperti bau busuk dan pencemaran udara dapat ditekan secara signifikan.
Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang mencatat, saat ini tumpukan sampah di TPA Jalupang telah mencapai ketinggian 15 meter.
Kondisi tersebut sudah sangat mengkhawatirkan dan menjadi keluhan rutin warga di sekitar Kecamatan Batujaya, lokasi terdekat dari TPA tersebut.
“Kami paham keresahan masyarakat. Dengan sistem baru ini, kami berharap TPA Jalupang tidak lagi menjadi sumber masalah, melainkan bagian dari solusi lingkungan jangka panjang,” tambah Bupati Aep.
Sementara itu, ribuan kilometer dari Karawang, semangat pengelolaan sampah juga berkobar di Kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, pada Sabtu (3/5), mencanangkan program Kota Sadar Sampah.
Inisiatif ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat Port Numbay—nama lain dari Jayapura—untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat.
Menurut Abisai, menjaga kebersihan bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua warga kota.
“Banjir bisa dicegah kalau kita sadar sampah. Karena itu, kami mulai dari diri sendiri. Kami bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) turun langsung melakukan aksi bersih-bersih saat Car Free Day. Kami ingin masyarakat melihat bahwa kami tidak hanya bicara, tapi juga memberi contoh,” katanya.
Pemkot Jayapura sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran kepada semua OPD untuk menjaga kebersihan lingkungan masing-masing.
Namun, hasilnya dinilai belum maksimal. Karena itu, pendekatan kini digeser ke aksi nyata di ruang publik, dengan harapan pesan kebersihan bisa lebih mengena.
“Kami juga meminta OPD menjadi motor penggerak. UMKM, toko-toko, semua harus mulai tertib dalam mengelola sampah. Jangan buang sembarangan,” tegas Abisai.
Program Kota Sadar Sampah ini juga menjadi bagian dari 100 hari kerja Wali Kota Jayapura yang baru. Pemerintah ingin menjadikan budaya bersih sebagai pondasi dalam membangun kota yang sehat dan layak huni.
Langkah Karawang dan Jayapura membuktikan bahwa meskipun tantangan pengelolaan sampah berbeda—baik dari sisi geografis maupun sosial—komitmen kepala daerah menjadi kunci utama.
Karawang fokus pada peningkatan sistem teknis di TPA, sedangkan Jayapura menggerakkan partisipasi masyarakat. Keduanya sama penting.
Dalam konteks lebih luas, inisiatif seperti ini sangat relevan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam bidang lingkungan dan tata kelola kota.
Jika komitmen seperti ini diperluas ke daerah-daerah lain, maka Indonesia akan selangkah lebih dekat pada cita-cita kota bersih, sehat, dan ramah lingkungan.
TERPOPULER
