Dalam proyek Normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI berperan dalam melakukan pembebasan lahan.
Saat itu, Pramono berjanji tidak akan melakukan penggusuran dan bakal mengedepankan pendekatan secara manusiawi kepada warga terdampak.
"Dalam melakukan normalisasi (Ciliwung) ini kita betul-betul akan melakukan pendekatan kepada warga secara manusiawi. Dan kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran," jelas Pramono.
Ia juga menyampaikan bahwa penanganan masalah banjir bersifat jangka menengah ini mendapat dukungan Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN.
Sehingga, Pramono berharap bisa mengurangi hingga 40 persen risiko banjir di Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan maka 40 persen potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik," kata Pramono.
![Arsip Foto - Dua bocah bermain air di tepi Sungai Ciliwung, Kampung Melayu, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung dari Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan hingga Kampung Melayu, Jakarta Timur. [Antara/Aditya Pradana Putra/wsj]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/24/81799-pengamat-ingatkan-dki-soal-optimalisasi-waduk-seiring-normalisasi-kali.jpg)
Semenara itu, Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menuturkan akan memberikan dukungan pengadaan tanah untuk Normalisasi Ciliwung sepanjang 16 kilometer dari Pengadegan hingga Rawajati.
Total luas pengadaan tanah, yakni sekitar 11 hektare atau 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung.
"Kita sudah buat timeframe untuk pengadaan tanahnya dan skema-skema sertifikasinya tadi sudah kita bahas," kata Nusron.
Ia menargetkan, pengadaan tanah selesai pada akhir Mei 2025 sehingga pembangunan fisik dapat dimulai pada awal Juni 2025.
"Kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear," ujarnya.