REGIONAL:
Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat protokol pengolahan dan distribusi makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan telah lakukan perbaikan SOP, di antaranya dengan lebih selektif memilih bahan baku lebih selektif.
Dadan menekankan kepada setiap dapur MBG untuk memilih bahan baku yang segar serta waktu memasak yamg tidak terlalu lama.
"Kami memutuskan pemilihan bahan baku harus lebih selektif, mungkin lebih fresh akan lebih baik. Kemudian dengan beberapa kejadian di mana masak terlalu awal dan menimbulkan kejadian (keracunan), kami ingin menerapkan aturan waktu memasak dan penyiapan makanan dengan waktu pengiriman harus dipersingkat, karena untuk mencegah terjadinya basi," ucap Dadan saat rapt dengan Komisi IX DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Protokol keamanan saat proses pengantaran dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ke sekolah juga diperketat. Serta diterapkan toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi.
"Jadi kalau makan jam 9, jam 9 kurang 15 sudah harus sampai, tidak lebih dari 15 sampai 30 menit makanan itu harus segera dikonsumsi, jadi tidak lagi penundaan," imbuhnya.
Sebelum diserahkan kepada siswa, Dadan juga mewajibkan adanya uji organoleptik di sekolah sebelum makanan ini dibagikan kepada siswa. Uji organoleptik merupakan metode penilaian mutu suatu produk dengan menggunakan panca indera manusia sebagai alat ukur.
Dadan mengakui, beberapa insiden justru terjadi di SPPG yang sudah beroperasi lebih dari dua bulan, seperti di Cianjur dan Bandung. Hal ini menurutnya disebabkan oleh kelengahan karena merasa sistem sudah berjalan normal.
Untuk itu, BGN kini merancang program pelatihan ulang (refresher) bagi para penyedia dan penyaji makanan setiap dua bulan.
"Minggu depan kami akan kumpulkan untuk dilatih kembali, dan pelatihan ini kelihatannya harus dilakukan rutin minimal 2 bulan sekali, supaya kelengahan-kelengahan itu tidak terjadi," pungkasnya.
Klaim Prabowo Tingkat Keberhasilan MBG 99,99 Persen
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan tingkat keberhasilan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 99,99 persen yang telah melayani 3,4 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada awal Januari 2025.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna terkait evaluasi enam bulan pemerintahan, Prabowo mengakui bahwa memang terdapat jumlah insiden siswa keracunan paket MBG, yakni mencapai 200 anak dari total lebih dari 3 juta penerima manfaat.
"Bisa dikatakan yang keracunan sejumlah 200 orang itu dari 3 (juta) sekian. Kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99 persen," kata Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5).
Di sisi lain, Presiden mengaku belum berpuas hati dengan capaian pelaksanaan MBG itu. Presiden pun menekankan bahwa target nol kesalahan terhadap pelaksanaan MBG hingga akhir tahun oleh Badan Gizi Nasional diharapkan bisa terwujud.
Menurut Prabowo, pelaksanaan MBG tidak serta merta berjalan dengan lancar karena berkaitan juga dengan adat dan tradisi makan anak di setiap wilayah, salah satunya budaya makan dengan menggunakan tangan.
Namun sayangnya, budaya makan menggunakan tangan tersebut belum diikuti dengan kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada kesehatan anak yang dikaitkan dengan MBG.
"Satu ruangan 30 anak, 20 (anak) pakai sendok, ada 10 (anak) tidak mau pake sendok, tidak salah dia, karena dia terbiasa makan tidak pakai sendok, tapi kita mendidik dia untuk cuci tangan. Jadi bisa saja yang keracunan adalah hal-hal seperti itu. Hal-hal sepele, tapi mendasar," kata Presiden.
Prabowo menuturkan MBG merupakan suatu prestasi yang luar biasa karena berhasil diwujudkan meski dikritik banyak pihak.
Ia berpendapat MBG merupakan bukti nyata pemerintah menghitung dan melaksanakan program dengan niat baik.
Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan pada akhir Mei ini, jumlah penerima manfaat MBG diperkirakan bakal mencapai 4 juta orang. Selanjutnya, hingga akhir November, Presiden meyakini penerima manfaat bertambah menjadi 82,9 juta orang.
"Diperkirakan akhir Mei akan mencapai 4 juta dan di akhir Juni akan mencapai 6 juta. Di akhir Juli akan mencapai 22 juta, sehingga di akhir November 2025 akan mencapai 82,9 juta penerima manfaat," kata Presiden.
TERPOPULER
