REGIONAL:
Prabowo mengatakan bahwa jika pemerintah daerah telah menyiapkan lahan, maka pemerintah pusat akan membangun sekolah tersebut dengan anggaran APBN.
Adapun lahan yang disiapkan oleh para bupati dan wali kota itu berkisar antara 5 hingga 8 hektare. Ukuran tersebut dinilai cukup besar untuk membangun sekolah SD, SMP, dan SMA.
Presiden mengatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti serta Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama kementerian/lembaga lain telah melakukan perencanaan secara teliti, termasuk menentukan lokasi sekolah di daerah kantong-kantong kemiskinan.
"Mereka tahu titiknya di mana dan sekolah ini di titik kantong kemiskinan yang paling susah, paling miskin itu kita dirikan. Mereka sudah sampai demikian, mereka sudah tentukan persiapan cukup matang ini, sudah dimatangkan 2 - 3 minggu lagi, dan akan dilaksanakan dengan baik," kata Kepala Negara.
Mensos dan Mendikdasmen telah bertekad membuka 53 sekolah pada bulan Juni. Meski begitu, Prabowo mengingatkan agar pelaksanaannya tidak terburu-buru dan tidak mengejar target tanggal. Namun, kedua menteri yakin dapat menyelesaikannya dengan cepat dan memberikan hasil terbaik.
"Bolak balik saya katakan jangan dipaksa. Berbuat tapi tidak usah kejar tanggal, yang penting kita berbuat. Tapi mereka yakin mau dapat hasil terbaik cepat, saya katakan silakan tapi ujungnya ini akan dirasakan orang paling bawah," kata Prabowo.
Pemerintah menargetkan sekurangnya 53 lokasi sekolah rakyat yang bisa selesai pada bulan Juni 2025 sehingga dapat beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026.
Lima puluh tiga lokasi sekolah rakyat berdiri di bangunan yang telah ada, yakni menggunakan bangunan aset-aset Kemensos, aset pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.
Totalnya pada tahun 2025 ini akan dibangun sebanyak 200 sekolah rakyat.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan. Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i.
TERPOPULER
