Luhut Ingatkan Purnawirawan TNI Jangan Mau Dipecah Belah, Sindir Desakan Ganti Gibran?

Suara.com - Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar Purnawirawan TNI atau siapapun jangan sampai mau dipecah belah.

Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk imbauan agar jangan sampai Indonesia dipecah belah oleh kekuatan asing.

Penegasan Luhut disampaikan menanggapi adanya desakan penggantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melalui MPR oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

"Ya iya makanya itu, siapapun dia jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat, presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas," kata Luhut usai halalbihalal dengan purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Luhut menegaskan kepada semua pihak untuk taat dengan konstitusi, termasuk mengakui Gibran sebagai wakil presiden sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

Menurutnya, pihak-pihak yang enggan taat dengan kontitusi jangan tinggal di Indonesia.

"Iya lah harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia," ucap Luhut.

Sebelumnya, hal tersebut dipertegas Luhut menanggapi informasi adanya teguran dari Presiden Prabowo Subianto kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Informasi tersebut beredar sebagai buntut adanya keputusan melakukan mutasi anak Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, Letjen Kunto Arief Wibowo dari posisi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I).

Luhut, yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional di Kabinet Merah Putih ini, menegaskan bahwa tidak ada perihal tersebut. Menurutnya, pembatalan mutasi dalam tubuh TNI memang bisa saja dilakukan.

"Ah nggak ada gitu-gituan. Itu kan bisa aja terjadi. Nggak ada hal yang aneh-aneh kok itu," kata Luhut di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 5 Mei 2025 .

Ia bahkan memastikan bahwa tidak ada teguran yang dilakukan Presiden Prabowo kepada Jenderal Agus Subiyanto karena keputusan melakukan mutasi terhadap Letjen Kunto Arief, sebelum dibatalkan.

"Nggak ada, saya tahu itu," kata Luhut.

Luhut sekaligus menanggapi pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief yang dikait-kaitkan dengan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Luhut hanya menekankan kepada semua pihak harus kompak.

"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan dengan baik," kata Luhut.

Bukan Sekali Terjadi

Sementara itu, Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Insitute, Made Supriatma mengungkapkan bahwa pembatalan atau pergantian jabatan tinggi di tubuh TNI secara kilat bukan kali ini saja terjadi.

Sebelumnya, peristiwa serupa pernah terjadi terjadi saat reformasi bergulir di tahun 1998 atau tidak lama setelah Presiden Soeharto lengser.

Pada 22 Mei 1998, Made menyebut Letjen (Purn) Johny Lumintang pernah ditunjuk sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menggantikan Prabowo Subianto.

Namun ketika itu, Johny yang baru saja menjabat selama 17 jam, tiba-tiba diganti oleh Letjen (Purn) Djamari Chaniago. Keputusan itu menurutnya juga tak lepas dari kepentingan politik.

"Johny Lumintang jadi Pangkostrad dulu itu hanya 17 jam kemudian dicopot juga karena alasan politis. Nah Kunto juga saya kira seperti itu,” ungkap Made kepada Suara.com.

Tarik menarik kepentingan di tubuh TNI menurut Made bukan hal baru, apalagi di tingkatan perwira tinggi.

Sebab, jabatan seorang jenderal seringkali dinilai sebagai jabatan politis hingga turut melibatkan pihak luar.

"Di dalam TNI sendiri juga ada faksionalisme. Ada yang setia pada TNI, ada juga yang mendekatkan diri dengan ini dan itu. Itu selalu ada," bebernya.

Kondisi tersebut, kata Made, semakin diperparah lantaran wewenang perwira tinggi TNI menjabat jabatan sipil semakin diperluas. Sehingga mereka akhirnya semakin aktif 'berpolitik'.

"Sekarang mereka terlibat di mana-mana. Itu akibatnya mereka ingin ada dalam politik terus-menerus," jelasnya.

Sementara Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi membantah adanya kepentingan politik di balik keputusan Panglima TNI mutasi Kunto yang kemudian dibatalkan.

Ia mengklaim alasan keputusan mutasi Kunto dan enam perwira tinggi TNI tersebut ditangguhkan karena ada beberapa yang belum bisa bergeser dari jabatannya dan tidak terkait isu pemakzulan Gibran.