Infografis
Ia pun meminta Pemprov DKI untuk objektif dan transparan agar terbebas dari unsur nepotisme dalam perekrutan PPSU.
Perangkat pemerintah hingga camat dan lurah harus dilibatkan untuk mengukur kebutuhan petugas di wilayah masing-masing.
"Ini bukan sekadar soal siapa yang diterima bekerja, tapi tentang bagaimana Jakarta mengelola hak warga, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah bersiap membuka rekrutmen tenaga penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) untuk posisi petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU).
Meski, belum dimulai secara resmi, jumlah pelamar sudah menembus angka 7.000 orang. Padahal, kuota yang tersedia hanya untuk 1.100 orang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa tingginya angka pelamar ini tidak lepas dari meningkatnya jumlah pendatang pasca-lebaran. Banyak orang baru di Ibu Kota yang berupaya mengadu peruntungan mencari pekerjaan.
"Saudara-saudara sekalian, ini cerminan dari kita semua bahwa kuota 1.100, yang mendaftar memang banyak sekali. Karena memang kemarin setelah Lebaran yang arus mudiknya pada waktu itu berkurang, yang datang bertambah," ujar Pramono di Balai Kota, Senin (5/5/2025).
Menurut Pramono, arus masuk warga dari daerah ke Jakarta usai Lebaran menjadi salah satu penyebab melonjaknya jumlah pelamar kerja, termasuk ke posisi PPSU yang selama ini menjadi incaran karena sifatnya yang operasional dan berbasis kelurahan.
"Yang datang bertambah inilah yang kemudian mereka banyak mencari peluang bekerja, salah satunya di PPSU," tambahnya.
Baca Juga: Pelamar Membludak: Gaji PPSU Jakarta Rp 5,3 Juta Plus Tunjangan, Pramono Klaim Bebas Ordal
Menyikapi membludaknya peminat, Pramono menegaskan bahwa proses seleksi akan dilakukan secara terbuka dan adil.
