Suara.com - Perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program perhutanan sosial di berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya mengurus rumah tangga, kini mereka juga tampil sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.
“Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan,” kata Veronica saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditulis Rabu 7 Mei 2025.
Pernyataan Veronica Tan tersebut menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi oleh laki-laki.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perhutanan sosial telah memberikan akses kelola kepada lebih dari 1 juta keluarga di Indonesia, termasuk kelompok perempuan.
Penguatan Kapasitas
Veronica juga menyampaikan bahwa Kementerian PPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.
Banyak kelompok perempuan kini tampil sebagai petani hutan, pengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis kehutanan.
Baca Juga: Gandeng Inggris soal Perhutanan Sosial, Menhut Raja Juli Ungkap 3 Komitmen Prabowo
“Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang,” ujar Veronica.
Penguatan kapasitas perempuan ini sejalan dengan prinsip gender mainstreaming dalam pembangunan.
Menurut data Kementerian PPPA tahun 2023, lebih dari 40 persen perempuan yang terlibat dalam program perhutanan sosial menyatakan mengalami peningkatan pendapatan keluarga dan pengakuan sosial di komunitasnya.
Kolaborasi Multipihak
Langkah konkret mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor kehutanan ditunjukkan lewat penandatanganan dua perjanjian kerja sama.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa PKS ini menjadi wujud nyata kolaborasi multipihak dalam membangun bentang alam berkelanjutan di Indonesia.
PKS pertama dilakukan antara Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan model blended finance yang mendukung perhutanan sosial.
PKS kedua melibatkan Kemenhut dan Pemda DIY, bertujuan memperkuat posisi perhutanan sosial dalam konteks keistimewaan Yogyakarta.
Bentuk kolaborasi ini menunjukkan bahwa upaya melibatkan perempuan dalam kehutanan sosial tidak bisa berjalan sendiri.
Menurutnya diperlukan dukungan pendanaan, pelatihan, dan kebijakan afirmatif agar perempuan bisa menjadi pelaku utama perubahan, bukan sekadar pelengkap.
Keadilan Ekologis dan Sosial Berbasis Gender
Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), KGPAA Paku Alam X menilai bahwa proyek ini sebagai tonggak penting dalam pembangunan berkelanjutan berbasis keadilan ekologis dan sosial.
“Perhutanan sosial di DIY bukan sekadar akses kelola hutan, melainkan strategi pemberdayaan masyarakat dengan pijakan nilai lokal dan keistimewaan daerah,” ungkapnya.
Dengan pendekatan inklusif yang menempatkan perempuan sebagai bagian utama dari solusi, program perhutanan sosial memiliki potensi besar untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mengangkat kesejahteraan masyarakat desa hutan.
Melalui strategi penguatan kapasitas, pendanaan inklusif, serta kemitraan lintas sektor, perempuan Indonesia tidak hanya menjaga hutan tetap hijau, tapi juga mengukir masa depan yang lebih sejahtera bagi keluarga dan komunitasnya.
Sebelumnya diberitakan, untuk mempercepat pengembangan Perhutanan Sosial, Kemenhut menggandeng Global Green Growth Institute (GGGI) yang berasal dari Inggris.
Kerja sama soal masalah perhutanan itu diwujudkan dengan penandatanganan MoU saat Menhut Raja Juli Antony menyambangi DIY pada Selasa 6 Mei 2025 lalu.
Dalam kunjungan kerjanya, Menhut Raja Juli Antony mengaku pihaknya memiliki komitmen soal kelestarian hutan hingga ikut memajukan perekonomian masyarakat sebagaimana yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Pak Presiden Prabowo memiliki komitmen yang sangat kuat untuk melestarikan hutan, menjaga keanekaragaman hayati dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketiga hal ini bisa dilakukan secara bersamaan, bukan satu hal yang terpisah," beber Menhut Raja Antoni dalam pidatonya ditulis pada Rabu 7 Mei 2025.
