Duta Palma Grup Terjerat TPPU, Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar yang Mau Dikirim ke Hongkong

Kamis, 08 Mei 2025 | 16:34 WIB
Duta Palma Grup Terjerat TPPU, Kejagung Sita Uang Rp479 Miliar yang Mau Dikirim ke Hongkong
Kejagung memperlihatkan uang sitaan dari hasil korupsi Duta Palma Grup, Kamis 8 Mei 2025. [Suara.com/Faqih]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang sebesar Rp479 miliar yang berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara korporasi Duta Palma Grup, atas nama terdakwa PT Darmex Plantations.

Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, menjelaskan bahwa uang tersebut merupakan hasil pemblokiran dari anak perusahaan PT Darmex Plantations, yaitu PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa.

Kedua anak perusahaan ini masing-masing bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit.

Uang dari kedua entitas tersebut diduga merupakan hasil kejahatan dan rencananya akan dikirim ke Hongkong melalui jasa perbankan.

"Setelah dilakukan pemblokiran, kemudian dari penyidik meminta kepada penuntut umum agar uang yang telah dilakukan blokir tersebut dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa korporasi PT Dalmex Plantations," kata Sutikno di Kejagung, Kamis 8 Mei 2025.

Ia menambahkan, perusahaan tersebut saling berhubungan.

"Karena 99 persen pemegang saham PT TKP dan PT Delimuda Perkasa adalah PT Dalmex Plantations. Sementara 1 persen pemegang saham dari PT Delimuda Perkasa dan PT Taluk Kuantan Perkasa adalah PT Palma Lestari."

Perkara atas nama korporasi PT Darmex Plantations ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, penuntut umum mengajukan izin penyitaan kepada majelis hakim.

Baca Juga: Skandal Duta Palma Berlanjut: Putri Surya Darmadi Tersangka, 2 Perusahaan Baru Diusut

"Kemudian majelis hakim mengeluarkan penetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakpus Nomor 43/Pid.Sus/TPK/2025/PN Jakpus, tanggal 29 April 2025," jelasnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI