REGIONAL:
Suara.com - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat memastikan kalau kegiatan pendidikan siswa bermasalah di barak militer telah didampingi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI.
Kepala DP3AKB Jawa Barat Siska Gerfianti mengatakan, dengan pendampingan dari KPAI dipastikan kalau pendidikan di barak militer itu tetap memerhatikan hak-hak anak. Diketahui, pelaksanaan bela negara itu baru dijalankan di dua tempat, Purwakarta dan Rindam III Siliwangi, Bandung.
"Kegiatan untuk bela negara ini, baik di Purwakarta maupun yang di Rindam sudah juga didampingi oleh KPAI. Jadi KPAI juga sudah hadir di dua tempat ini, dan bahkan juga kita sudah sampaikan hasil assessment dari setiap anak," kata Siska dalam media talk yang digelar bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis (8/5/2025).
Dia menambahkan bahwa assement tersebut turut melibatkan psikolog dan pemerhati anak. Kendati tujuan dari pelatihan itu untuk menumbuhkan sikap disiplin dan integritas pada anak, Siska menyampaikan kalau Pemprov Jabar juga tetap menelusuri penyebab siswa melakukan tindakan bermasalah.
"Kita juga ingin tahu, apa sih latar belakang perilaku menyimpang anak itu," ujarnya.
Data Pemprov Jabar per Rabu (7/5) pukul 21.00 WIB, tercatat sudah ada 272 siswa yang jalani pelatihan tersebut. Para siswa itu berasal dari 106 SMA maupun SMK dari berbagai daerah. Siska menyampaikan kalau pelatihan itu sebenarnya dikhususkan bagi siswa menengah ke atas.
Namun, khusus daerah Purwakarta, Cianjur, dan Sumedang, ada beberapa siswa SMP yang juga turut diberi pelatihan militer tersebut.
"Jadi itu di kabupaten karena kalau (pemerintah) kabupaten bisa sampai dengan SMP. Dan tadi harus ada syarat untuk masukin anak bela negara ini juga harus ada konsen dari orang tua. Beberapa malah orang tua ingin menyerahkan karena mereka sudah tidak mampu lagi mengendalikan perilaku anaknya," kata Siska.
Daftar Materi yang Diajarkan
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Siska Gerfianti menekankan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer tetap akan mendapatkan materi pelajaran sekolah.
Siska juga memastikan bahwa hak anak atas pendidikan tetap akan diberikan selama dia menjalani pelatihan kedisiplinan tersebut.
"Anak-anak ini memang tadi kita titipkan dari barak TNI, tetapi tidak menghilangkan penuntasan materi pembelajaran sekolah. Jadi tetap ada guru yang mengajar materi," kata Siska saat media talk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis 8 Mei 2025.
Setidaknya ada sembilan materi yang akan diajarkan kepada anak selama berada di barak militer.
Siska juga menyampaikan kalau waktu pelaksanaan pendidikan itu akan dijalani selama 30 hari, bukan 6 bulan.
"Durasi 30 hari kalender, terdiri dari 2 hari masa orientasi dasar. Kemudian level dasar selama 14 hari dan level lanjutan selama 14 hari berikutnya dengan jumlah level sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, capaian, kompetensi, perilaku peserta. Jadi memang bukan latihan militer," tegasnya.
Siska menyebutkan kalau program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebenarnya bentuk pelatihan samapta dan taruna.
Latihan samapta adalah latihan fisik atau tes kesiapan fisik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kebugaran jasmani seseorang.
Sementara itu latihan taruna ialah kegiatan bela negara, biasanya dilakukan oleh abdi negara yang sedang menempuh pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi kedinasan, seperti Akademi Militer (Akmil).
TERPOPULER
