Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...

"Iya, monitoring, penyebaran logistik. Mereka bilang gitu," pungkasnya. 

Wanti-wanti KPU

Diberitakan sebelumnya, Doli yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI pada periode lalu sebenarnya sudah mewanti-wanti KPU soal hal tersebut. 

Apalagi semua dilakukan dengan menggunakan duit rakyat atau anggaran yang berasal dari rakyat. 

"Karena apa? Karena kan mereka menggunakan anggaran negara, itu kan duitnya duit rakyat, duit negara itu duit rakyat," katanya. 

"Nah, dan kami kan waktu itu memang sebetulnya memberikan perhatian lebih, jadi anggaran itu kan kami minta supaya memang disusun semaksimal mungkin supaya pemilu kita itu berkualitas," imbuhnya. 

Reaksi KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi soal dugaan gratifikasi terkait pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024 yang kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus tersebut mencuat dari temuan Transparency International (TI) Indonesia.  

Menanggapi itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa saat itu penyewaan jet pribadi dibutuhkan lantaran waktu distribusi logistik yang terbatas.  

Baca Juga: Drama OTT Hasto Terbongkar di Sidang: Jejak Harun Masiku Raib usai 5 Penyidik KPK Ditangkap di PTIK

“Begitu kampanye cuma 75 hari, maka pengadaan logistik, distribusi, dan lain-lainnya kan sangat terbatas dibandingkan pemilu sebelumnya yang sampai 7 bulan,” kata Afif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).