Suara.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rossa Purbo Bekti membantah tudingan terburu-buru merampungkan berkas perkara Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto.
Pernyataan itu disampaikan saat menjadi saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan yang menjadikan Hasto sebagai terdakwa.
Awalnya, kuasa hukum Hasto, Patra M Zen, menanyakan apakah Rossa mengetahui bahwa Hasto sedang mengajukan gugatan praperadilan ketika KPK melimpahkan berkas perkaranya ke jaksa penuntut umum (JPU).
“Pertanyaan saya, setahu Saudara masih ada permohonan pengajuan praperadilan. Mengapa berkas ini dilimpahkan? Kayak buru-buru gitu?” kata Patra di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 9 Mei 2025.
“Nggak, nggak buru-buru, Pak,” jawab Rossa.
“Makanya saya tanya, kenapa ketika tahu ada proses praperadilan, pengujian itu tetap dilaksanakan tahap dua? Tahu nggak alasannya? Kalau nggak tahu, ya nggak tahu,” lanjut Patra.
“Ketika jaksa penuntut umum dalam hal ini menyatakan berkas-berkas yang dilimpahkan tahap satu itu dinyatakan lengkap, penyidik tidak dalam posisi menunda-nunda. Ketika sudah dinyatakan lengkap, ya sudah kita limpahkan,” tutur Rossa.
Kemudian, Patra bertanya mengenai saksi dan ahli meringankan yang sempat diajukan Hasto dalam proses penyidikan, tetapi tidak dikabulkan KPK lantaran berkasnya sudah dilimpahkan kepada jaksa.
“Ketika Bapak bilang penyidik merasa bahwa berkas itu sudah lengkap. Pertanyaannya, ada nggak Pak Hasto ini meminta dihadirkan saksi atau ahli yang meringankan kepada penyidik?” tanya Patra.
“Pada saat pemeriksaan tersangka terakhir, di dalam berita acara pemeriksaan tersangka, penyidik sudah menanyakan kepada tersangka, dan pada waktu itu juga disaksikan oleh penasihat hukum menyampaikan tidak mengajukan, belum mengajukan saksi yang meringankan,” sahut Rossa.
“Baik, pada saat itu belum. Setelah itu, Saudara tahu nggak bahwa Pak Hasto ingin mengajukan saksi dan ahli yang meringankan? Tahu nggak?” cecar Patra.
“Setelah P21, kami dapat informasi ada surat terkait dengan permohonan saksi atau ahli yang meringankan,” timpal Rossa.
“Itu kan diajukan sebelum tanggal 4. Ingat nggak Saudara? Kalau nggak ingat, ya bilang nggak ingat,” tambah Patra.
“Iya, kita harus cek lagi, Pak,” balas Rossa.
“Saudara tahu nggak, sebelum tahap dua ada permohonan resmi bahwa Pak Hasto itu minta supaya ada saksi dan ahli yang meringankan? Tahu nggak Saudara?” tanya Patra lagi.
“Iya, saya mengetahui bahwa Pak Hasto mengajukan saksi itu, karena pada saat itu sempat dibahas pada proses pelimpahan. Jadi, sempat dibahas pada saat itu,” tandas Rossa.
Sebelumnya, jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.
Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang yang sama, juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Diketahui, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap PAW anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.
“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK (Hasto Kristiyanto), yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).
Ia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner KPU RI periode 2017–2022, Wahyu Setiawan.
Penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK berdasarkan sprindik terpisah.
Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.
“Pada tanggal 8 Januari 2020, saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12A, yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK, untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” ujar Setyo.
Kemudian pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, ia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.
Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.
“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” kata Setyo.
Untuk itu, lanjutnya, KPK menerbitkan sprindik Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.
TERPOPULER
