Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Integrity Council For The Voluntary Carbon Market (ICVCM). Pertemuan ini guna memaksimalkan potensi perdagangan karbon Indonesia.
Dalam pertemuan Menhut Raja Juli didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan dan Penasehat Umum Menteri Edo Mahendra.
Sementara itu, dari ICVCM yakni Chief Executive Officer ICVCM Amy Merrill, Director Of Continuous Improvement Work Programs ICVCM Anton Tsvetov.
Menhut Raja Antoni mengatakan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting. Ia mengatakan Indonesia mengakui peran strategis ICVCM dalam menetapkan standar tinggi dalam perdagangan karbon.
"Indonesia sepenuhnya mengakui peran strategis Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) dalam menetapkan dan mempertahankan standar tinggi untuk unit karbon yang diperdagangkan secara internasional," ujar Menhut Raja Antoni, saat pertemuan di Kantor Kemenhut, Jumat (9/5/2025).
"Dalam konteks global saat ini dimana transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting-Prinsip Karbon Inti (CCP) ICVCM memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas lingkungan dan sosial dari kredit karbon," sambungnya.
Raja Antoni meyakini masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, namun juga kualitas hingga integritas.
Menhut menyebut Indonesia berkomitmen untuk menjadi pemasok terpercaya.
"Indonesia meyakini bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan ekuitas,"
"Kami berkomitmen untuk menjadi pemasok tepercaya kredit karbon berintegritas tinggi yang berkontribusi secara berarti terhadap tujuan iklim global," tuturnya.
Selain dengan ICVCM, Menhut Raja Antoni juga bertemu dengan VERRA. Hadir dalam petemuan, Chief Executive Officer VERRA Mandy Rambharos dan Regional Representative APAC Win Sim Tan.
Pertemuan dengan VERRA sendiri dilakukan agar adanya keselarasan dengan metodelogi dan sistem akredirasi global.
Hingga memastikan kepemilikan dan otorisasi negara atas setiap unit karbon yang diterbitkan, mencegah resiko klaim ganda atau double counting.
Selain itu, pengembangan kapasitas bagi pelaku nasional dan lokal, terutama pengembang proyek berbasis masyarakat dan fasilitasi akses pasar dan pengakuan sisi permintaan untuk unit karbon Indonesia juga turut dilakukan.
Regulasi Perdagangan Karbon
TERPOPULER
