Infografis
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa KPK bukan hanya wajib memanggil Filri untuk diperiksa, melainkan menjadikannya sebagai sebagai tersangka.
Hal itu ditegaskan Praswad sebagai bagian dari manifestasi asas equality before the law atau perlakukan sama di hadapan hukum.
"Jangan sampai KPK dikatakan menjadi tidak objektif untuk menegakkan hukum jika terkait dengan pimpinannya sendiri, maka dari itu segera tetapkan Firli sebagai tersangka atas tindakan menghalang-halangi operasi tangkap tangan Harun Masiku dan kawan-kawan," katanya.
Desakan yang sama juga diutarakan Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito. Dia mendorong KPK harus memeriksa Firli. Bahkan prosesnya bukan lagi penyelidikan, melainkan ditingkatkan ke penyidikan.
"KPK sudah seharusnya bukan hanya menerbitkan perintah penyelidikan tetapi penyidikan atas kasus ini karena bukti permulaan sudah memadai," kata Lakso kepada Suara.com.
Dia pun mengingatkan KPK pernah mengusut tindak pidana yang melibatkan pihak di internal, misalnya perkara mantan penyidik KPK Stepanus Robin pada kasus Tanjungbalai.
"Untuk itu, penyidikan terhadap Firli adalah hal yang wajib dilakukan oleh KPK. Terlebih, Firli adalah Pimpinan KPK yang memberikan dampak yang lebih luas ketika korupsi. Fakta sidang ini cukup untuk membuka surat perintah penyidikan untuk memproses Firli," tegas Lakso.
Saat persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jumat 8 Mei 2025, Rossa menjelaskan bagaimana Firli diduga membocorkan penindakan yang sedang dilakukan timnya.
Dia menyebut, timnya sedang mengejar Hasto, setelah menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang terjaring dalam OTT pada 8 Januari 2020.
Baca Juga: Skandal Firli Bahuri Jilid 2? Diduga Bocorkan OTT Hasto, Eks Pegawai Desak KPK Lakukan Ini
Penyidik saat itu sedang mengikuti Hasto dengan melakukan pelacakan terhadap ponselnya. Namun, sekitar jam 16.46 WIB, ponsel Hasto tiba-tiba tidak aktif.
