Infografis
Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menanggapi gugatan uji materi undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia mengapresiasi gugatan tersebut karena ada dua hal yang menjadi perhatian lembaga antirasuah dalam UU BUMN.
Salah satunya mengenai status penyelenggara negara bagi jajaran direksi, komisaris, dan pengawas pada BUMN.
Pada pasal 9G UU BUMN disebutkan bahwa Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN bukan penyelenggara negara.
“Namun KPK melihat adanya kontradiksi substansi dari pasal tersebut dengan Undang-undang 28 tahun 1999 terkait dengan penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Budi kepada wartawan, dikutip pada Sabtu 10 Mei 2025.
Sebab, Budi menjelaskan KPK memandang bahwa Undang-undang 28 tahun 1999 adalah hukum administrasi yang secara khusus mengatur tentang penyelenggara negara dengan tujuan untuk menekan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sehingga, KPK tegas berpedoman pada Undang-Undang 28 tahun 1999 dalam melihat status direksi, komisaris, dan Dewan Pengawas pada BUMN adalah sebagai penyelenggara negara.
“Untuk itu, pada aspek pencegahan KPK juga berkesimpulan bahwa direksi, komisaris, dan pengawas pada BUMN juga wajib melaporkan LHKPN-nya dan melaporkan jika melakukan penerimaan gratifikasi,” ujar Budi.
Sementara di sisi lain, KPK juga menyoroti kerugian negara yang dalam nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN yang diatur dalam pasal 4B.
Baca Juga: Petinggi BUMN Korupsi? Anggota DPR: Tidak Ada Satu pun WNI yang Kebal Hukum
"KPK juga melihat adanya kontradiksi karena di dalam putusan MK juga sudah disebutkan, sudah diatur dan disebutkan bahwa keuangan negara yang dipisahkan tetap merupakan bagian dari keuangan negara termasuk dengan BUMN," tutur Budi.
