PK Ditolak MA, Eks Menkominfo Johnny G Plate Tetap Dihukum 15 Tahun

Suara.com - Mahkamah Agung (MA) resmi menolak permohonan penunjauan kembali (PK) yang diajukan Eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate.

Johnny Plate mengajukan PK untuk kasus korupsi pada pengadaan infrastruktut base transceiver station (BT) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo pada tahun 2020—2022.

“Amar Putusan: Tolak,” demikian bunyi putusan PK nomor 919/PK/PID.SUS/2025, dikutip dari laman MA pada Selasa (13/5/2025).

Dengan begitu, hukuman terhadap Jhonny G Plate tetap seperti vonis tingkat kasasi nomor 3448 K/Pid.Sus/2024 yang menyatakan menolak kasasi Johnny G Plate dengan perbaikan pada barang bukti berupa satu unit mobil mewah yang dirampas untuk negara.

Putusan MA ini juga menunjukkan bahwa Johnny G Plate tetap harus menjalani hukuman berupa pidana penjara selama 15 tahun.

Diketahui, berdasarkan putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jhonny G Plate divonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan bila tidak membayar, maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan.

Kemudian, putusan banding yang diucapkan pada 12 Februari 2024 menguatkan vonis yang sudah dijatuhkan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Johnny G Plate, yaitu dari Rp15,5 miliar subsider penjara 2 tahun menjadi Rp16,1 miliar dan 10.000 dolar AS subsider penjara 5 tahun.

Johnny G Plate dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Vonis Johnny G Plate

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan 6 bulan, sebagaimana putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI.

Putusan banding yang diucapkan pada hari Senin 12 Februari 2024 itu menguatkan vonis yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023.

Selain menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama, majelis hakim banding juga mengubah besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Johnny Plate, yakni dari Rp15,5 miliar subsider penjara 2 tahun menjadi Rp16,1 miliar dan 10.000 dolar AS subsider penjara 5 tahun.

Dalam perkara ini, Johnny Plate bersama terdakwa lainnya dinilai merugikan keuangan negara sebesar Rp8,032 triliun.

Namun di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hukuman untuk Johnny G Plate justru diperberat.

Berdasarkan laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tetap memvonis Plate 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar, sesuai dengan putusan tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Namun vonis yang berbeda, yakni pidana uang pengganti. Pada tingkat pertama Plate diharuskan membayar uang pengganti Rp 15,15 miliar subsider dua tahun penjara. Sementara putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 16,1 miliar dan USD 10 ribu.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah Rp 16,1 miliar dan USD 10 ribu, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama lima tahun," isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta seperti diakses Suara.com pada Selasa (13/2/2024).

Diketahui, pada kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo, Johnny G Plate awalnya didakwa menerima uang sebesar Rp 17,8 miliar pada kasus korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kominfo.

Sementara Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latifn didakwa menerima uang senilai Rp 5 miliar. Sedangkan Tenaga Ahli HUDEV UI, Yohan Suryanto didakwa menerima uang senilai Rp 453 juta atau Rp 453.608.400.

Kemudian Konsorsium Fiber Home PT. Telkominfra, PT. Multi Trans Data (PT. MTD) untuk paket 1 dan 2 sebesar Rp 2,9 triliun atau Rp2.940.870.824.490. Konsorsium Lintas Arta, Huawei dan SEI untuk Paket 3, sebesar Rp 1,5 triliun atau Rp1.584.914.620.955.

Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4, 5, sebesar Rp 3,5 trilun atau Rp3.504.518.715.600. Akibatnya, Jaksa menyebut mereka merugikan keuangan negara senilai Rp 8 triliun.