Infografis
Lantas, benarkah tautan pembukaan guru Sekolah Rakyat 2025 tersebut?
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Anti Hoax, ditemukan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.
Praktik semacam ini tergolong sebagai upaya phising, yakni salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti akun, identitas, hingga informasi keuangan.
Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berharap bisa menjadi bagian dari rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan 60.000 guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pemerintah telah memetakan kebutuhan dan distribusi guru sesuai lokasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa perekrutan guru untuk program ini akan dilakukan secara bertahap.
Ia menyampaikan bahwa guru yang direkrut bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan melalui skema kontrak kerja individu.
“Guru Sekolah Rakyat akan direkrut melalui sistem kontrak. Mereka tidak berstatus ASN, tetapi tetap mendapatkan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan standar nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
