Cek Fakta: Tautan Link Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Ternyata Hoaks!

Suara.com - Sebuah unggahan viral di media sosial Facebook mengklaim bahwa pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat 2025 yang digagas Presiden Prabowo Subianto telah resmi dibuka.

Unggahan tersebut menyertakan tautan yang diklaim sebagai link pendaftaran resmi dari pemerintah.

Tak butuh waktu lama, informasi ini langsung menyebar luas dan menuai banyak respons dari warganet, terutama para pencari kerja yang antusias ingin bergabung dalam program pendidikan nasional tersebut.

Dalam unggahan tersebut, terdapat tautan yang dinarasikan untuk pendaftaran guru Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah naungan Kemensos, bertujuan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.

Seluruh biaya pendidikan, termasuk seragam, makan, asrama, dan perlengkapan sekolah, ditanggung sepenuhnya oleh negara.

Program tersebut bertujuan memberikan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan mendorong mereka berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.

proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”

Namun, benarkah tautan pendaftaran guru untuk Sekolah Rakyat tersebut?

Setelah ditelusuri, klaim tersebut ternyata tidak benar alias hoaks.

Kementerian Sosial dan pihak Istana belum pernah mengumumkan secara resmi pembukaan rekrutmen guru untuk program Sekolah Rakyat.

Tidak ada tautan resmi yang disebarkan pemerintah terkait pendaftaran tenaga pengajar hingga saat ini.