Butuh 2.000 Guru untuk Sekolah Rakyat, Pemerintah Siapkan Sistem Perekrutan

Kamis, 15 Mei 2025 | 23:01 WIB
Butuh 2.000 Guru untuk Sekolah Rakyat, Pemerintah Siapkan Sistem Perekrutan
Suasana Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025. Dalam kesempatan itu, pemerintah berfokus pada dua hal untuk menyiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat. [Suara.com/Lilis Varwati]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah menegaskan focus pada recruitmen tenaga pendidik dan pemenuhan system perlindungan anak dalam menyiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia telah lebih dari 9.000 anak. Sehingga, tahapan selanjutnya dengan menyiapkan calon guru.

"Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.

Gus Ipul menyampaikan, diperkirakan total kebutuhan pengajar sebanyak 1.600 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat.

"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKN, dan Kementerian PPPA.

Semua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," kata Rini.

Baca Juga: Mensos Pastikan Daftar Sekolah Rakyat Tanpa Tes, Syaratnya Masuk Kategori Desil 1

Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI