Penyelidik KPK Ungkap Borok Pengacara Hasto, Febri Diansyah Disebut Ikut Ekspose Kasus Wawan Cs

Suara.com - Pengacara Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah disebut-sebut ikut gelar perkara usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meringkus bekas Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan bekas Politikus PDIP Saeful Bahri dalam kasus suap yang juga menyeret buronan Harun Masiku. 

Cerita itu soal Febri Diansyah diungkapkan oleh penyelidik KPK, Arif Budi Raharjo saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus suap dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (16/5/2025).

Diketahui, Febri saat itu masih menjabat sebagai Juru Bicata KPK dan menyiapkan bahan pemberitaan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) dan penetapan tersangka Wawan dkk. Ekspose kasus tersebut dilaksanakan KPK pada 9 Januari 2020 atau satu hari setelah OTT terhadap para tersangka.

Dalam sidang, Arif menjelaskan bahwa ekspos perkara tersebut juga dihadiri oleh tim penyelidik, penyidik Deputi penindakan, dan lima pimpinan KPK saat itu yang dikepalai oleh Firli Bahuri.

“Waktu itu saya hanya melihat apakah saat penyidik atau humas, saya hanya melihat itu bernama saudara Febri Diansyah (ikut ekspose kasus Wawan cs),” kata Arif dalam persidangan. 

“Kemudian, beliau juga melakukan semacam kesimpulan untuk disampaikan menjadi pemberitaan,” imbuhnya.

Saat itu, dia mengaku menyampaikan kepada pimpinan KPK bahwa terjadi peristiwa suap menyuap terhadap komisioner KPU. Dalam paparannya, dia menyebut seharusnya ada nama Hasto sebagai tersangka pemberi suap lantaran sebagian uang suap sebesar Rp400 juta berasal dari Hasto.

“Seharusnya disana kami menuliskan saudara terdakwa, tapi pada saat penulisan pada notulen kami sampaikan bahwa ini status terdakwa harus masuk karena ada sebagian sumber dana yang pada sat itu ditalangi sekitar Rp 400 juta, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah itu hasil administratif,” tutur Arif.

“Itu hasil administratif ya? Bukan berdasarkan saudara mendapatkan bukti atau apa pun yang menguatkan?” tanya jaksa.

Berdasarkan keterangan kemudian berdasarkan alat bukti yang kami temukan saat itu, berdasarkan dari penyadapan. Memang dana yang kami masukan kepada pimpinan saat itu memang kami memasukan dari segi pemberi dan penerima. Dari segi pemberi itu ada Saeful, kemudian Donny saat itu,” tandas Arif.

Adapun Donny yang dimaksud Arief ialah Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah. Dia disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Hasto dan sekarang berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap ini.

Dakwaan Jaksa

Sebelumnya, Jaksa mendakwa Hasto melakukan beberapa perbuatan untuk merintangi penyidikan kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI kepada mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Selain itu, Hasto juga disebut memberikan suap sebesar Rp 400 juta untuk memuluskan niatnya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.

Dengan begitu, Hasto diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 65 ayat (1) KUHAP.

Di sisi lain, Hasto juga dijerat Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Drama Kasus Hasto di KPK

Diketahui, KPK menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Di sisi lain, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan oleh KPK dalam surat perintah penyidikan (sprindik) yang terpisah.

Setyo menjelaskan bahwa Hasto memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponselnya di air dan melarikan diri ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan.

“Bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan KPK, HK memerintahkan Nur Hasan penjaga rumah aspirasi di Jalan Sutan Syahrir Nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh HK untuk menelepon Harun Masiku supaya meredam Handphone-nya dalam air dan segera melarikan diri,” kata Setyo.

Kemudian pada 6 Juni 2024 sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, dia memerintahkan staf pribadinya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel agar tidak ditemukan KPK.

Hasto kemudian memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.

“HK mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya,” ujar Setyo.

Untuk itu, lanjut dia, KPK menerbitkan sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada Senin, 23 Desember 2024 tentang penetapan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.