Diam-diam Komnas HAM Turun Selidiki Insiden Ledakan Maut di Garut, Sejumlah Saksi Diperiksa

Bangun Santoso Suara.Com
Jum'at, 16 Mei 2025 | 15:59 WIB
Diam-diam Komnas HAM Turun Selidiki Insiden Ledakan Maut di Garut, Sejumlah Saksi Diperiksa
Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. [Suara.com/Rakha]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

"Saat tim penyusun amunisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang," kata Kadispenad.

Ledakan tersebut mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, empat orang di antaranya merupakan anggota TNI dan tujuh korban lainnya warga sipil.

Puan Minta Komisi I Panggil Panglima TNI

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait untuk dimintai penjelasan terkait insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang.

"Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Seperti diketahui, insiden ledakan yang bersumber dari pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut terjadi pada Senin, (12/5) pagi.

Pihak TNI menyatakan warga sipil yang turut menjadi korban tewas diduga pemulung yang berupaya mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan granat dan mortir.

Namun pihak keluarga membantah dan menyebut korban selama bertahun-tahun sudah terbiasa dipekerjakan TNI untuk membantu memusnahkan amunisi afkir.

Puan pun menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan penjelasan dari pihak TNI mengingat adanya dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa prosedur keamanan yang memadai.

Baca Juga: Tragedi Ledakan Garut, Puan Maharani: Komisi I DPR Harus Panggil Panglima TNI

"Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," ujarnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI