REGIONAL:
PPIH Terbitkan Edaran Resmi, Ketua Kloter Diminta Bertindak Cepat
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPIH Arab Saudi menerbitkan edaran resmi pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Dalam edaran tersebut, Ketua Kloter diminta mendata jemaah yang termasuk dalam kategori pasangan terpisah.
Data ini mencakup nama jemaah, hubungan keluarga, dan identitas syarikah masing-masing.
Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke sektor, untuk selanjutnya diproses oleh Daerah Kerja (Daker) Makkah.
"Bagi jemaah yang sudah berhasil bergabung kembali dengan keluarganya namun belum melapor, segera sampaikan ke Ketua Kloter agar dilaporkan secara resmi ke sektor Daker Makkah," tegas Muchlis.
Kenapa Harus Melapor?
Pelaporan sangat penting, bukan hanya untuk pencatatan administratif, tetapi juga untuk kelancaran pergerakan jemaah saat masuk ke fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Jika data jemaah tidak sesuai dengan kartu Nusuk atau data syarikah, maka bisa menimbulkan kendala saat mobilisasi besar-besaran jemaah dari hotel ke Arafah pada 8 Dzulhijjah 1446 H.
Dalam edaran itu pula, Ketua PPIH meminta Kepala Daker Makkah beserta seluruh Kepala Sektor untuk menunjuk penanggung jawab khusus yang mengawal proses penggabungan jemaah yang terpisah.
Ini untuk memastikan bahwa laporan dari lapangan ditangani dengan cepat dan terkoordinasi.
Bahkan, Muchlis menegaskan bahwa proses penggabungan harus tuntas dalam 1x24 jam setelah jemaah tiba di Makkah.
Gelombang Kedatangan Jemaah Terus Berlangsung
Per 18 Mei 2025, tercatat lebih dari 120 kloter atau sekitar 47.000 jemaah sudah tiba di Makkah dari Madinah.
Mereka adalah jemaah gelombang pertama yang menetap di Madinah selama sekitar sembilan hari.
Sementara itu, gelombang kedua mulai mendarat langsung dari Tanah Air ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah.
Pada 18 Mei saja, ada 14 kloter atau sekitar 5.300 jemaah yang masuk ke Makkah melalui jalur ini.
Proses kedatangan gelombang kedua akan berlangsung hingga 31 Mei 2025, dan dipastikan kebijakan penggabungan pasangan jemaah ini akan berlaku untuk semua gelombang.
Komitmen Pemerintah untuk Jemaah Haji
Langkah cepat PPIH Arab Saudi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam melayani jemaah haji, termasuk dalam hal kenyamanan selama tinggal di Tanah Suci.
Meski sistem layanan berbasis syarikah adalah kebijakan otoritas Arab Saudi, pemerintah Indonesia berupaya maksimal agar jemaah tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan bersama keluarga.
Bagi jemaah yang merasa terpisah dari pasangan, anak, atau orang tua, jangan panik. Segera lapor ke Ketua Kloter dan minta data disampaikan ke sektor. Petugas di lapangan siap membantu.
Inilah bentuk nyata hadirnya negara di tengah-tengah jemaah haji Indonesia. Kebijakan boleh berubah, sistem boleh bergeser, tapi prioritas terhadap kenyamanan dan kemaslahatan jemaah tetap yang utama.
TERPOPULER