Infografis
Ketua PPIH Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menjelaskan bahwa kebijakan berbasis syarikah ini adalah bagian dari skema baru.
Penempatan jemaah selama di Makkah yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi.
"Penempatan jemaah di Makkah tidak lagi berdasarkan kloter. Ini dilakukan oleh delapan perusahaan penyedia layanan (syarikah), sehingga satu keluarga bisa saja ditempatkan di hotel berbeda meski datang dari kloter yang sama," ujar Muchlis.
Namun demikian, atas dasar kemanusiaan dan kenyamanan jemaah, pihak Arab Saudi akhirnya memberikan kelonggaran.
Pasangan suami-istri, anak dan orang tua, lansia dan pendamping yang terpisah kini bisa digabung kembali tanpa harus mempersoalkan asal syarikah yang berbeda.
PPIH Terbitkan Edaran Resmi, Ketua Kloter Diminta Bertindak Cepat
Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, PPIH Arab Saudi menerbitkan edaran resmi pada Sabtu, 17 Mei 2025.
Dalam edaran tersebut, Ketua Kloter diminta mendata jemaah yang termasuk dalam kategori pasangan terpisah.
Data ini mencakup nama jemaah, hubungan keluarga, dan identitas syarikah masing-masing.
Baca Juga: Haji di Tengah Krisis Iklim: Bagaimana Solusi Ibadah Saat Ancaman Panas Ekstrem?
Data yang terkumpul kemudian dikirimkan ke sektor, untuk selanjutnya diproses oleh Daerah Kerja (Daker) Makkah.
