REGIONAL:
Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mendesak agar pemerintah Indonesia segara turun tangan melobi pemerintah Arab Saudi untuk menyelesaikan masalah sistem haji Syarikah yang menimbulkan kekacauan.
Jika hal itu tak terselesaikan, kata dia, DPR khawatir pelaksanaan puncak ibadah Haji jemaah Indonesia di Arafah, Muzdalifah dan Mina menjadi kacau.
"Karena itu kami meminta supaya pemerintah melakukan lobi dengan pihak kerajaan terkait dengan haji kementerian haji Saudi dan syarikah-syarikah, supaya keinginan kita utuh di dalam satu kloter," kata Marwan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, sistem syarikah ini menimbulkan masalah.
"Ternyata kebijakan mengambil beberapa syarikah ada problem yang menurut kami bahwa koordinasinya tidak memadai, masih kurang kuat. Andaikan terjadi problem, umpamanya visanya terlambat, sehingga harus dibagi dengan syarikat lain, mestinya kan tidak harus mengikat. Biasalah umpamanya kerjasama antara penerbangan," ujar Marwan Dasopang.
"Ya sama saja sebetulnya, tapi di sana kok terjadi karena dia yang menerbitkan visa, mesti dia yang melayani, itu menjadikan orang terbagi-bagi. Antara suami-istri. Kami ingin hari ini menyampaikan supaya jemaah di gelombang kedua penerbangan ini, mereka bisa melakukan koordinasi yang baik dengan pihak-pihak syarikah," sambungnya.
Lebih lanjut, Marwan mengatakan, adanya masalah tersebut membuat pihaknya khawatir terjadi kekacauan di puncak haji.
"Kami ingin memastikan bahwa jemaah yang sudah terbagi-bagi ini, yang sudah terjadi dari Madinah ke Mekkah, supaya mereka sudah bisa dikembalikan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing, termasuk suami-istri," beber Marwan Dasopang.
"Nampaknya dari Saudi, jawabannya sudah mulai tinggal mekanisme saja. Tapi kami khawatir sesungguhnya haji itu di Armusna," imbuhnya.
Kalau mengacu pada visa yang kekinian terlabat terbit, maka kata dia, jemaah haji Indonesia malah tercecer pada saat di Armusna.
"Karena itu kami ingin menyelesaikan ini tidak sekedar di Mekkah, menunggu haji. Sehingga dari satu hotel dipindah ke hotel lain. Kami ingin yang sudah terjadi ini tetap nanti dilakukan basisnya kloter, bukan visa. Kalau visa yang dikuasai oleh syarikah-syarikah atau yang diurus oleh syarikah, basisnya akan tetap nanti terpisah-pisah," pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanul Haq meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi penerapan sistem pengelompokan jamaah model syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun 2025. Sebab adanya sistem tersebut telah memicu kebingungan di kalangan jemaah.
“Penerapan sistem syarikah yang terkesan mendadak ini telah mengacaukan pengelompokan kloter yang sebelumnya sudah terencana dengan baik dari tanah air. Akibatnya, banyak jemaah suami istri yang terpisah, serta jemaah lanjut usia yang terpisah dari pendamping yang sangat mereka butuhkan. Kami meminta Menteri Agama segera melakukan evaluasi" kata Maman Imanulhaq kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Maman mengungkapkan sebelumnya, jemaah haji Indonesia hanya dilayani oleh satu syarikah, yaitu Mashariq. Namun, pada tahun ini, terdapat delapan syarikah yang bertugas melayani jemaah haji Indonesia.
Syarikah sendiri merupakan perusahaan Arab Saudi yang memiliki kewenangan dalam mengatur pelaksanaan ibadah haji di Indonesia.
"Mengapa harus delapan syarikah yang dilibatkan, dan apa dasar pertimbangannya? Seharusnya Kementerian Agama telah melakukan identifikasi masalah dan langkah-langkah mitigasi sebelum menerapkan kebijakan ini. Apakah kekacauan yang terjadi saat ini sudah diketahui dan diantisipasi oleh Kemenag?," katanya.
Lebih lanjut, Maman mengusulkan agar jika Kemenag tetap menggunakan delapan syarikah, pembagian tanggung jawab hendaknya didasarkan pada wilayah di Indonesia.
Misalnya, Syarikah A bertanggung jawab atas jemaah dari wilayah tertentu di Jawa Barat, Syarikah B untuk kota tertentu di Jawa Timur, dan seterusnya.
“Jangan seperti kondisi saat ini di mana lebih dari satu syarikah menangani jemaah dari satu daerah. Hal ini membingungkan jemaah dan juga Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Bayangkan saja, ada jemaah yang belum siap berangkat namun tiba-tiba harus berangkat keesokan harinya, atau sebaliknya, jemaah yang seharusnya berangkat beberapa pekan lagi di kloter lain, mendadak harus segera berangkat. Sistem seperti apa ini jika hasilnya justru menimbulkan kekacauan?" tegasnya.
Komisi VIII DPR RI, kata Maman mendesak Kementerian Agama untuk segera melakukan negosiasi dengan pihak berwenang di Arab Saudi guna mencari solusi atas permasalahan ini.
Menurutnya Indonesia saat ini membutuhkan negosiator yang handal dan mampu menyampaikan keluhan serta mencari solusi konstruktif atas kekacauan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024 ini.
"Kami memberikan kesempatan kepada Kemenag dan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah untuk bertindak cepat menangani masalah ini. Kami tidak dapat menerima jika penggunaan delapan syarikah ini justru menyengsarakan jemaah haji Indonesia," pungkasnya.
TERPOPULER
