Infografis
Pemerintah Daerah juga harus memiliki program penguatan ketahanan keluarga dan Pemda harus memperbanyak psikolog keluarga dalam membangun kesehatan mental anak dan orangtua.
Atas dasar itu, FSGI mendorong pihak pihak terkait di pendidikan dan perlindungan anak di pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut:
- Penelitian sederhana mewawancarai sekolah yang bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam kegiatan LDKS dan Kepramukaan.
- Dicek hubungan kerjasama dengan jumlah anak nakal di sekolah tersebut.
- Diperlukan konsep penanganan anak nakal di sekolah, sehingga sekolah memiliki pegangan.
- Melihat juga pengalaman selama ini penanganan anak nakal itu hanya urusan BK dan kesiswaan.
- Seharusnya kerjasama menangani anak nakal itu diperluas, sekolah ber-moU dengan pihak lain membina anak nakal.
- Kegiatan LDS melibatkan dan dibina oleh TNI dan Polri selama ini sekali setahun, sedangkan kejadian anak nakal insedintil.
- Pilihan strategi lain penanganan anak nakal masih banyak selain pengiriman siswa ke barak militer.
- Kesadaran sekolah menangani anak nakal perlu dibangun dengan memberikan konsep acuan yang jelas.
Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi santai atas sederet kritikan soal programnya, yakni mengirim anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Salah satu kritik datang dari KPAI.
Menurutnya, seharusnya KPAI ikut mengambil langkah, bukan hanya mengoreksi adanya kekurangan soal program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan kepada siswa-siswa yang dianggap bermasalah.
“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” beber Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari Antara, Senin siang.
![Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/08/19391-pertemuan-gubernur-jabar-dan-menteri-ham-dedi-mulyadi.jpg)
Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.
“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” ungkap Dedi Mulyadi.
Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.
“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Balas Kritikan KPAI: Bisa Lihat Dong Siswa Nangis Cium Kaki Ibunya, Ada Gak di Sekolah?
Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.
