Kritik Dedi Mulyadi Kirim Siswa ke Barak, FSGI: Tangani Siswa Bermasalah Tak Harus Libatkan TNI

Suara.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengingatkan pemerintah bahwa penanganan siswa yang bermasalah tidak harus dengan melibatkan TNI melalui sistem militerisasi. Pernyataan itu sekaligus mengkritisi kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang kekinian getol mengirim anak-anak yang dicap bermasalah ke barak militer. 

Kritik itu disampaikan FSGI karena menganggap sekolah telah memiliki program pembinaan dan pelatihan pembentukan karakter, seperti Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa, Pramuka, UKS, PMR, dan lainnya. 

"Jika program ini dianggap kurang berhasil, maka sudah semestinya di evaluasi dahulu apa masalahanya agar bisa dimaksimalkan, jadi tidak harus dibawa ke barak militer," Ketua Umum FSGI Fahmi Hatib dalam keterangannya yang dikutip Suara.com pada Senin (19/5/2025).

“FSGI menilai TNI bukan satu-satunya instansi yang bisa diajak kerja sama dalam pembinaan kesiswaan, banyak instansi yang akan dilibatkan," imbuh Fahmi Hatib.

Fahmi Hatib menyebutkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAPP), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kwarcab Pramuka, BNN, hingga Kepolisian dinilai lebih tepat untuk dilubatkan dalam menangani masalah karakter anak. 

"Jadi sekolah tetap menjadi pusat pembelajaran dan pembinaan kesiswaan," beber Fahmi Hatib.

Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti juga mengingatkan, adanya Peraturan Menteri (Permen) Pendidikan Dikbudristek No. 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).

Permen itu mengatur di mana anak-anak yang terlibat kekerasan ditangani secara komprehensif dengan melibatkan instansi terkait di luar sekolah, seperti Dinas Sosial dan Dinas PPAPP selain sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. 

"Artinya penanganannya memang harus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah. Ini yang harus diperkuat perannya di daerah," ucap Reno Listyarti.

Reno Listyarti mengajak semua pihak untuk menggunakan peraturan perundangan dalam penanganan siswa bermasalah di sekolah, termasuk peran orangtua dalam pengasuhannya. 

Pemerintah Daerah juga harus memiliki program penguatan ketahanan keluarga dan Pemda harus memperbanyak psikolog keluarga dalam membangun kesehatan mental anak dan orangtua.

Atas dasar itu, FSGI mendorong pihak pihak terkait di pendidikan dan perlindungan anak di pemerintah untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Penelitian sederhana mewawancarai sekolah yang bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam kegiatan LDKS dan Kepramukaan.
2. Dicek hubungan kerjasama dengan jumlah anak nakal di sekolah tersebut.
3. Diperlukan konsep penanganan anak nakal di sekolah, sehingga sekolah memiliki pegangan.
4. Melihat juga pengalaman selama ini penanganan anak nakal itu hanya urusan BK dan kesiswaan.
5. Seharusnya kerjasama menangani anak nakal itu diperluas, sekolah ber-moU dengan pihak lain membina anak nakal.
6. Kegiatan LDS melibatkan dan dibina oleh TNI dan Polri selama ini sekali setahun, sedangkan kejadian anak nakal insedintil.
7. Pilihan strategi lain penanganan anak nakal masih banyak selain pengiriman siswa ke barak militer.
8. Kesadaran sekolah menangani anak nakal perlu dibangun dengan memberikan konsep acuan yang jelas.

Diberitakan sebelumnya, Dedi Mulyadi menanggapi santai atas sederet kritikan soal programnya, yakni mengirim anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Salah satu kritik datang dari KPAI. 

Menurutnya, seharusnya KPAI ikut mengambil langkah, bukan hanya mengoreksi adanya kekurangan soal program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan kepada siswa-siswa yang dianggap bermasalah.

“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” beber Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari Antara, Senin siang.

Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” ungkap Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

“KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia (siswa) menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

Sementara itu, Dedi juga mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

Dedi Mulyadi lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan