Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, jika DPR RI akan meminta penjelasan soal proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi sejumlah sejarahwan hingga koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak proyek penulisan ulang sejarah RI.
Puan Maharani menyampaikan, DPR lewat Komisi X sudah mulai menggelar rapat dengar pendapat untuk mendengar masukan terkait proyek tersebut.
"Bagaimana terkait dengan hal tersebut. Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," kata Puan Maharani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Puan mengatakan, dalam proyek tersebut jangan sampai mengaburkan sejarah.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah," katanya.
Di sisi lain, kata dia, memang penting slogan Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.
"Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit," tuturnya.
Ia mengatakan, lewat sejarah harus diperlihatkan kepada generasi muda bagaimana Indonesia bisa berdiri.
"Namun bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti pemerintah agar jangan tergesah-gesah menggarap proyek tersebut. Apalagi ditargetkan Agustus ini rampung.
"Itu pasti jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," pungkasnya.
AKSI Tolak Proyek Menbud Fadli Zon
Sebelumnya, sejarawan hingga koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejahrah Indonesia (AKSI) menyatakan tegas menolak terkait rencana pemerintah lewat Kementerian Budaya untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Penolakan itu disampaikan lewat sikap manifesto yang dibacakan langsung di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
TERPOPULER
