Infografis
Suara.com - Di balik demonstrasi besar-besar massa driver ojek online (ojol) di Jakarta pada Selasa (20/5/2025), muncul cerita pelik dari pria bernama Buyung Sutrisno. Di tengah keikutsertaaannya dalam unjuk rasa itu, Buyung curhat soal kehidupan rumah tangganya yang hancur akibat masalah ekonomi.
Saat ditemui di sekitar lokasi demonstrasi, Buyung awalnya mengungkapkan alasannya ikut demo ojol di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.
Pria berusia 45 tahun mengaku sengaja dari Tangerang hanya ingin mengikuti aksi sebagai bentuk solidaritas.
Buyung rela tidak mendapatkan upah lantaran mematikan aplikasi ojol di ponsel miliknya.
Menurutnya, alasanya ikut demonstrasi ojol lebih penting ketimbang dirinya mengangkut penumpang.
“Kalau saya narik, cuma buat perut saya. Sekali habis, kalau berjuang kita berharap kehidupan yang lebih layak,” beber Buyung saat ditemui wartawan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Selasa.
Buyung menuturkan, upahnya sebagai ojol tak menentu. Paling banyak ia bisa membawa uang senilai Rp120 ribu per hari.
Uang tersebut pun langsung habis untuk kebutuhan sehati-hari.
“Habis, buat makan, saya, istri belum lagi anak-anak,” katanya.
Baca Juga: Driver Ojol Asal Bali Rela Terbang ke Jakarta Demi Ikut Demo: Kami Gak Mau jadi Budak Aplikator!
Pil Pahit Kehidupan
Buyung pun mengakui jika penghasilan jerih payahnya mengantar-jemput penumpang, orderan makanan dari aplikator tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Gegara terlilit masalah ekonomi, Buyung pun mengaku pasrah atas perceraiannya dengan sang istri.
“Awal-awal sabar, tapi kelamaan jenuh juga, dan akhirnya istri minta pisah (cerai),” jelasnya.
“Semua gara-gara ekonomi,” beber Buyung menyudahi.
Hari ini, massa driver ojol dari sejumlah komunitas menggelar aksi demonstrasi di sejumlah daerah di Indonesia. Salah satunya, aksi demonstrasi ojol digelar di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat (Jakpus).
Demonstrasi para driver ojol ini berimbas pada lalu lintas sekitar yang lumpuh karena adanya penutupan jalan.
Pantauan Suara.com di lokasi, massa yang mengenakan atribut ojol dari berbagai aplikator berkumpul di depan Patung Kuda dan Gedung Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan. Lokasi demo massa ojol itu merupakan ring satu atau kawasan yang dekat di Istana Kepresidenan.
Para pendemo dari abang ojol itu juga tampak membawa berbagai atribut aksi seperti bendera, spanduk, poster, hingga mobil komando.
Kedatangan massa pendemo dari driver ojol itu terlihat terbagi menjadi dua gelombang.
Gelombang pertama sudah berkumpul sejak pukul 12.00 WIB di depan Patung Kuda, Jakpus.
Kemudian, massa gelombang kedua berjalan dari Jalan Kebon Sirih sambil dikawal petugas kepolisian.
Mereka kemudian ditempatkan di depan Gedung Kementerian ESDM untuk melakukan unjuk rasa.
"Ojol bersatu tak bisa dikalahkan," pekik salah satu orator dari atas mobil komando.
Tuntutan Demo Ojol
Dalam aksi kali ini, para demonstran melayangkan empat tuntutan utama lantaran hak-hak mereka diabaikan.
Berikut sederet tuntutan massa ojol:
- Kenaikan Tarif Penumpang: Para pengemudi menilai bahwa tarif dasar yang diterapkan aplikator terlalu rendah dan tidak sebanding dengan biaya operasional harian seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, hingga kebutuhan pokok mereka. Kenaikan tarif dianggap sebagai solusi jangka pendek untuk meningkatkan kesejahteraan driver.
- Regulasi Khusus Makanan dan Barang Roda Dua:Para pengemudi menuntut adanya regulasi khusus untuk layanan pengantaran makanan dan barang menggunakan sepeda motor. Mereka menyoroti beban kerja tinggi tanpa perlindungan atau kejelasan tarif dan mekanisme komisi.
- Ketentuan Tarif Bersih untuk Roda Empat: Meski fokus aksi ini didominasi oleh driver roda dua, para pengemudi roda empat (mobil) juga ikut bersuara, menuntut ketentuan tarif bersih tanpa potongan yang tidak transparan dari aplikator.
- Pembentukan Undang-undang Transportasi Online: Tuntutan ini mencerminkan keinginan agar keberadaan ojek online dan transportasi daring lainnya diakui secara legal melalui regulasi yang menjamin perlindungan hukum, kejelasan hak dan kewajiban, serta pengawasan praktik bisnis aplikator.
