Gantikan Sarapan Bergizi Gratis, Pramono Luncurkan Revitalisasi Kantin Sehat di Tiga Sekolah

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menggulirkan program revitalisasi Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan di tiga sekolah.

Kebijakan tersebut merupakan pengganti program Sarapan Bergizi Gratis yang sempat direncanakan, namun batal direalisasikan karena berbenturan dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan Prabowo Subianto.

Tiga sekolah yang menjadi pilot project revitalisasi adalah SMKN 57 Jakarta, SMKN 63 Jakarta, dan SMAN Unggulan M.H. Thamrin.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung berharap kantin sehat ini bisa memenuhi kebutuhan gizi para siswa.

“Saya merasa senang melihat fasilitas Kantin Sehat ini yang sangat bagus, dan gizi siswa dapat tercukupi,” ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Rabu 21 Mei 2025.

Pramono menyampaikan bahwa revitalisasi Kantin Sehat bukan hanya soal fasilitas makan, tapi juga bagian dari agenda besar untuk mencetak generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Ia juga meminta agar seluruh sekolah di Jakarta mendapatkan sentuhan yang sama.

“Saya menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan perbaikan kantin di seluruh sekolah di Jakarta, supaya anak-anak yang ingin makan atau jajan tidak perlu lagi keluar sekolah. Kebutuhan mereka dapat dipenuhi di kantin sekolah," ucapnya

Revitalisasi ini, kata Pramono, berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, penguatan ketahanan pangan melalui pemanfaatan bahan lokal dan pembelajaran urban farming.

Kedua, menjadikan kantin sebagai laboratorium pendidikan gizi dan pengelolaan sampah makanan, dengan bimbingan langsung dari ahli gizi dan chef profesional.

Ketiga, transformasi ruang kantin menjadi area sosial yang terbuka, inklusif, dan ramah lingkungan.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, menyebut desain dan konsep kantin disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sekolah.

SMKN 57 Jakarta dan SMAN Unggulan MH Thamrin mengusung konsep terbuka. Sementara di SMKN 63 Jakarta, kantin dibuat dengan pendekatan ramah lingkungan—termasuk integrasi vertical garden sederhana yang merefleksikan latar belakang sekolah pertanian.

"Kantin Sehat Jakarta Cerdas Berkelanjutan hadir di sekolah-sekolah Jakarta sebagai bagian integral dari upaya sekolah untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan seluruh komunitas sekolah," ujar Nahdiana.

Menambahkan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino berharap cakupan program ini diperluas agar kebutuhan gizi peserta didik terpenuhi dari lingkungan sekolah.

"Mudah-mudahan kualitas makanan yang didapatkan anak-anak bisa menjadikan mereka pemimpin yang baik dan sehat demi masa depan Jakarta yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menganjurkan kepada Pramono Anung untuk tetap menjalankan program sarapan bergizi gratis.

Meski rencana ini telah dibatalkan karena kesamaan kebijakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Apalagi sarapan bergizi gratis ini merupakan janji Pramono kepada warga Jakarta saat kampanye Pilkada DKI 2024.

Apabila dibatalkan, maka kepercayaan publik alias public trust akan menurun.

"Apapun alasannya itu Pak Pram harusnya tetap jalan Karena itu sebenarnya kan janji-janji kampanye. Nah kalau misalnya dia menuruti seperti itu, dia otomatis malah menurunkan public trust-nya itu," ujar Trubus kepada Suara.com, Jumat 14 Maret 2025.

Trubus mengakui memang ada kesan pemerintah pusat memberi tekanan agar Pramono tak melaksanakan sarapan bergizi gratis. Namun, ia merasa justru momen ini menjadi peluang bagi Pramono untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin.

"Sekarang yang penting itu dia menunjukkan inovasinya, kreatifitasnya sebagai seorang pemimpin, kompetensinya," ungkapnya.

"Malah menurut saya ini peluang, bukan akhirnya malah mengikuti arahan tekanan pusat gitu," lanjut Trubus menambahkan.

Menurutnya, Jakarta selaku pemilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar se-Indonesia punya kemampuan untuk mengadakan program sarapan bergizi gratis.

"Ini kan sepertinya lebih kesana (politik) arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis," jelasnya.

Selain itu, Pramono juga disebutnya bisa melakukan kolaborasi dengan BUMD hingga swasta untuk pelaksanaan program sarapan bergizi gratis itu.

"Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerjasama dengan bedan usaha lain kan gitu. Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan," katanya.