REGIONAL:
Suara.com - Di tengah deru rencana besar Indonesia untuk membuka pintu bagi korban perang Palestina, sebuah kekhawatiran politis mulai berembus: apakah langkah ini secara tidak sadar akan menjadi bagian dari skenario besar Israel untuk merelokasi warga Gaza secara permanen dari tanah air mereka?
Menjawab spekulasi tersebut, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily angkat bicara dengan tegas.
Ia memagari rencana evakuasi dan pengobatan warga Gaza di Pulau Galang dengan satu prinsip yang tak bisa ditawar: ini adalah misi kemanusiaan murni, bukan jebakan politik.
"Jadi kita tidak melihatnya sebagai bagian dari skenario besar yang dilakukan oleh Israel dalam kerangka relokasi," kata Ace saat ditemui di gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis (21/8/2025).
Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi diplomatik. Ini adalah sebuah garis demarkasi yang jelas, sebuah penegasan bahwa Indonesia tidak akan menjadi pion dalam permainan geopolitik yang bertujuan mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya.
Menurut Ace, urgensi pemindahan ini lahir dari kondisi faktual yang mengerikan di lapangan. Fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, telah luluh lantak akibat serangan militer Israel, membuat warga yang terluka tidak memiliki tempat untuk berobat.
Pulau Galang, yang pernah menjadi saksi bisu krisis kemanusiaan pengungsi Vietnam, kini disiapkan untuk menjadi oase penyembuhan.
"Apa yang diinginkan oleh kami untuk memberikan pengobatan, tentu harus dilihat sebagai langkah supaya masyarakat Gaza yang sedang mengalami penderitaan tersebut bisa ditangani dengan cepat," kata Ace.
Tujuannya adalah pemulihan fisik dan, yang tak kalah penting, pemulihan psikis pasca-trauma perang.
Untuk memastikan niat kemanusiaan ini tidak disalahartikan atau dieksploitasi, Ace menggarisbawahi satu syarat mutlak yang menjadi pondasi dari seluruh operasi ini: para pasien dari Gaza wajib dipulangkan setelah kondisi mereka pulih.
"Tentu nanti setelah mereka sehat kembali, harus dikembalikan ke Gaza," ujar Ace dengan penekanan.
Prinsip "tiket pulang" ini adalah jaminan non-negosiasi dari Indonesia. Ini adalah pesan kepada dunia bahwa bantuan yang diberikan tidak bertujuan untuk mengubah demografi Palestina, melainkan untuk menjaga kelangsungan hidup bangsanya agar bisa kembali membangun negerinya.
Rencana besar ini merupakan realisasi dari janji yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah konferensi di Yordania pada April lalu. Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa Pulau Galang menjadi salah satu alternatif lokasi utama.
Langkah ini juga bukan keputusan sepihak. Presiden Prabowo dilaporkan telah melakukan safari diplomasi, berkonsultasi dengan negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk mematangkan rencana ini.
Namun, di atas semua persiapan dan diplomasi tingkat tinggi, ada satu lampu hijau yang paling ditunggu. Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, seluruh rencana evakuasi dan pengobatan ini hanya akan dieksekusi setelah mendapat persetujuan penuh dari otoritas Palestina. (ANTARA)
TERPOPULER
