Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra meminta agar rencana pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menulis ulang Sejarah Indonesia harus dilakukan sesuai data dan fakta.
Menurutnya, memang upaya untuk meluruskan sejarah merupakan hal yang baik dilakukan. Terlebih hal itu penting dilakukan, lantaran akan bermanfaat untuk generasi muda.
"Dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, sesuatu yang baik," kata Muzani ditemui Kantor DPP Gerindra, Jakarta Selatan, Rabu 21 Mei 2025.
"Sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran. Kira-kira seperti itu," sambungnya.
Atas dasar itu, kata dia, siapa pun yang melakukan upaya peduli dengan sejarah merupakan hal yang baik.
Ia meyakini sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final.
"Tapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang harus disajikan apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi yang menilai tentang kebenaran sejarah itu," katanya.
Ketika disinggung mengenai proyek penulisan ulang sejarah itu perlu juga didorong untuk meluruskan sejarah 1965 dan pelanggaran HAM berat di Indonesia, Muzani menyebut hal itu termasuk menjadi bagian.
"Semua sejarah. Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini," katanya.
Baca Juga: Proyek Menbud Fadli Zon Ditolak Sejarawan, Puan Maharani: Jangan Ada Pengaburan Sejarah!
Sebelumnya diberitakan, Sejarawan Asvi Warman Adam menegaskan bahwa proyek ambisius penulisan ‘sejarah resmi’ Indonesia oleh Kemenbud tidak memenuhi kaidah sebagai suatu produksi ilmu pengetahuan sejarah.
Proyek ini hanya menghasilkan penggelapan sejarah bangsa.
Bahkan, penyebarluasannya akan berdampak luas bagi kesalahan berpikir generasi muda dan akan merugikan kelanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.
"Sejarah bukanlah monumen tunggal yang bisa dipahat oleh satu kekuasaan, dihasilkan dari suatu proyek politik, yang diragukan akuntabilitas dan kredibilitas metodenya," kata Asvi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.
Asvi menilai kerangka konsep yang disusun oleh tiga editor umum dalam proyek ini sudah memenuhi kriteria yang diungkapkan oleh Anton Debaets dalam bukunya 'Responsible History' yang membahas tentang rekayasa dan penyalahgunaan sejarah.
Rekayasa Sejarah
“Kami menilai apa yang dilakukan Kementerian Kebudayaan ini sebagai bagian dari manipulasi sejarah. Kami melihat bahwa dalam kerangka konsep tersebut sudah ada unsur-unsur penyalahgunaan sejarah yang menurut Anton Debaets disebutkan sebagai rekayasa sejarah,” ujarnya.
Menurut Asvi, penggunaan istilah 'sejarah resmi' dalam proyek ini sangat tidak tepat.
Ia mengingatkan bahwa pada era Orde Baru, pemerintah juga pernah mengeluarkan 'sejarah resmi' untuk menggambarkan pandangan positif terhadap rezim, sementara menghilangkan sisi-sisi yang dianggap merugikan.
“Di masa Orde Baru, sejarah resmi pernah diterbitkan, seperti buku tentang Pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 dan risalah sidang BPUPK dan PPKI. Sejarah resmi itu bertujuan untuk mengagungkan rezim dan menghapus hal-hal yang tidak menguntungkan bagi mereka,” tambahnya.
Asvi juga menyoroti beberapa contoh dalam proyek penulisan sejarah yang dianggap berbahaya, khususnya dalam cara rezim Orde Baru digambarkan secara berlebihan sebagai pencapaian besar.
Ia mengkritik penghilangan banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, seperti Konferensi Asia Afrika 1955 yang memberi dampak internasional, serta penyelenggaraan Asian Games 1962 yang diabaikan.
“Sejarah mengenai Konferensi Asia Afrika yang membawa nama baik Indonesia, serta Asian Games 1962 yang berhasil kita selenggarakan, itu tidak disebutkan dalam proyek ini. Padahal, konferensi tersebut memberi inspirasi bagi banyak negara di Asia dan Afrika,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Asvi menilai bahwa proyek ini juga mengabaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi.
“Ke-12 pelanggaran HAM berat yang sudah diakui negara dan disesalkan oleh Presiden Joko Widodo, itu juga tidak dibahas secara tuntas dalam buku ini. Ini sebuah penghindaran terhadap kenyataan sejarah yang harusnya dijelaskan dengan jelas,” tegasnya.
Sebagai penutup, Asvi kembali menegaskan bahwa proyek ini merupakan bagian dari manipulasi sejarah, yang dapat merugikan pemahaman masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.
“Kami menolak proyek ini karena ini adalah upaya manipulasi sejarah. Sejarah harus disajikan secara objektif dan tidak dipengaruhi kepentingan politik,” tutup Asvi.
