REGIONAL:
Suara.com - Airlangga Hartarto akhirnya angkat bicara, ia menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle, termasuk mengenai informasi mengenai peluang dirinya terdepak dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Airlangga Hartarto mengaku tidak paham.
"Nggak paham," kata Airlangga saat hendak rapat bersama presiden di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (22/5/2025).
Sementara itu, ditanya mengenai kabar dirinya akan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (AS), Airlangga tidak menjawab. Ia hanya tersenyum menanggapi pertanyaan awak media.
Bahlil Buka Suara
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadlia memberikan tanggapan ihwal informasi adanya reshuffle kabinet.
Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan kewenangan merombak kabinet berada di tangan Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang hak prerogatif kepala negara.
"Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan itu ada hak prerogatif bapak presiden. Yah," kata Bahlil.
Sedangkan ditanya mengenai informasi perpindahan pos kementerian atau rehusffle, Bahlil hanya memberikan gestur melambaikan tangan.
Sebelumnya, seorang sumber Suara.com lainnya yang mengetahui adanya rencana resuffle kabinet ini justru mengatakan posisi Airlangga Hartarto masih aman alias belum akan digantikan. Ini dikarenakan Prabowo, disebutnya masih menginginkan agar Airlangga tetap berada di posisinya.
"Prabowo masih ingin Airlangga menempati posisi Menko Perekonomian. Jadi dia bukan memakai jatah kursi menteri Partai Golkar, tapi penunjukan Prabowo," ungkap sumber tersebut.
Dubes AS Masih Kosong
Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku bakal meminta pemerintah mempercepat mengusulkan nama untuk dijadikan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat.
Namun, ia mengaku enggan mendesak dan menghormati hak prerogratif presiden.
"Terkait itu kan prerogatif presiden, itu urusan eksekutif," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 20 Mei 2025.
Ia mengatakan, bahwa DPR sifatnya hanya menunggu pemerintah mengusulkan nama, lalu nanti menjalan fit and proper test.
"Kalau DPR kan hanya menunggu dari pemerintah saja. Jadi nggak bisa kemudian DPR mendesak, tapi mungkin bisa meminta dipercepat," katanya.
"Tapi kalau kita desak-desak itu prerogatif dari eksekutif atau presiden," sambungnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan, memang sedikit atau banyak ada dampak akibat kekosongan kursi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat.
Terlebih usai Presiden AS Donald Trump menetapkan pembaharuan tarif resiprokal untuk Indonesia.
"Memang sudah cukup lama kita kosong dubes di US, semenjak periode kedua Presiden Jokowi, kita cepat sekali pergantian dubes-dubes di US," ujarnya.
"Tapi semenjak kembalinya Pak Rosan, itu belum ada penugasan baru kepada dubes di sana. Nah, berkaitan dengan hal ini, apakah ada berdampak atau tidak, ya sedikit atau banyak ada," kata Dave kepada wartawan, Senin 7 Mei 2025.
Akan tetapi, kata dia, dampak kekosongan kursi dubes tersebut bisa diatasi dengan mengirim delegasi untuk melakukan negosiasi.
"Pendekatan dengan di berbagai macam level, apakah itu militer diplomacy, economic diplomacy, culutre diplomacy, fashion diplomacy, culinary diplomacy, itu semua bisa dilakukan secara berbarengan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Yang penting itu komunikasi terus berjalan," terangnya.
TERPOPULER